Rembang – Ada yang tak biasa saat sidang paripurna di gedung DPRD Rembang, hari Kamis (11 Juli 2024).

Seluruh anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, pelaksana dan pihak penyedia membacakan deklarasi, intinya siap menghindari transaksi yang dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD perubahan tahun 2024 dan APBD tahun 2025.

Wakil Ketua DPRD Rembang, Bisri Cholil Laquf menyatakan langkah ini merupakan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai upaya mencegah terjadinya korupsi.

“Terkait perencanaan maupun penganggaran APBD, hindari korupsi dan benturan kepentingan,” tandasnya.

Bisri Cholil menimpali dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan selama proses perencanaan hingga penganggaran APBD, dapat berjalan lebih baik.

“Ini menjadi wujud kepedulian dan keseriusan kita,” ujar pria yang akrab disapa Gus Gipul tersebut.

WTP 6 Kali

Setelah membacakan deklarasi, semua pihak kemudian menandatangani pakta integritas.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyebut laporan keuangan daerah tahun 2023, pihaknya mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) keenam kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ini bukan sebagai hadiah, tapi adalah bentuk tanggung jawab kita untuk melaksanakan lebih baik dan motivasi kedepan,” kata Bupati. (Musyafa Musa).