Wacana Motor Dinas Baru Kepala Desa, ADD Dan DD Dianggap Tidak Memungkinkan
Ilustrasi Honda Vario dan Yamaha N-Max.
Ilustrasi Honda Vario dan Yamaha N-Max.

Rembang – Kalangan kepala desa di Kabupaten Rembang menyuarakan penggantian motor dinas.

Kepala Desa Tlogomojo, Kecamatan Rembang, Nur Kholis menjelaskan umur kendaraan dinas sekarang, Honda Vario sudah hampir 7 tahun.

“Wis hampir 7 tahun pak, wis akeh sing do thether pak, tulung lah, “ tuturnya saat forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), beberapa waktu lalu.

Nur Kholis menimpali jika harus menggunakan alokasi dana desa (ADD) tidak memungkinkan.

“Kalau menggunakan ADD wis ora ono duwit pak, “ imbuh Nur Kholis.

Ia berharap nantinya Kades difasilitasi forum audiensi dengan DPRD Rembang, untuk mengajukan motor dinas baru.

“Nek menowo diwenehi dewan, saya kira bisa pak, karena ada kabupaten lain bisa menganggarkan, “ tandasnya.

Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Gunem yang juga pengurus Paguyuban Kades Kabupaten Rembang, Nono Suwarno membenarkan pihaknya akan datang ke gedung DPRD, untuk menyampaikan usulan tersebut, melalui skema dana aspirasi anggota dewan.

Suara yang berkembang di kalangan Kades, pengajuan motor baru berupa Yamaha N-Max.

“Saya pribadi nggak mikir soal motor baru, tapi ini kan bicara Kades secara umum. Tadi malam sudah dibahas, rencananya kita mau ke DPRD. Soalnya kalau beli motor baru dari ADD atau dana desa (DD), nggak memungkinkan. ADD buat penghasilan tetap Kades dan perangkat saja sudah habis, “ bebernya.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyatakan ADD dan DD tahun ini memang menurun. Tapi ada alternatif lain menggunakan dana bagi hasil, untuk pengadaan motor dinas Kades.

“Silahkan, boleh di situ (dana bagi hasil) atau sambil menunggu keuangan daerah yang cukup, “ kata Hafidz.

Hafidz menyarankan untuk pembicaraan lebih lanjut, Kades bisa berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Dinpermades).

Sebagai gambaran awal, Yamaha N-Max pada kisaran harga rata-rata Rp 30 – 35 Jutaan, tergantung jenis varian. Kalau dikalikan dengan jumlah 287 desa se-Kabupaten Rembang, butuh anggaran antara Rp 8,6 – 10 Miliar. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan