Rembang – Sebanyak 56 orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dimutasi, hari Jum’at (05 Mei 2023). Pelantikan berlangsung di lantai IV Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Rembang.

Yang paling menjadi sorotan adalah mutasi 10 jabatan pimpinan tinggi pratama.

1. Dwi Wahyuni Hariyati yang semula Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) digeser menjadi Asisten Administrasi Umum Sekda.
2. Mustain dari posisi Kepala Inspektorat menjadi Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
3. Agus Salim, posisi semula Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman menjadi Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda.
4. Dwi Purwanto dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kini pindah tugas menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
5. Drupodo, dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, bergeser menjadi Kepala Dinas Perhubungan.
6. Imung Tri Wijayanti yang semula menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kini mendukuki Kepala Inspektorat.
7. Prapto Rahardjo, dari Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika digeser sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana.
8. Gantiarto Stephanus, yang sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, kini menjabat Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika.
9. Arif Romadhlon dari Kepala Dishub, pindah menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
10. Afan Martadi yang sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah, kini menempati jabatan baru sebagai Kepala Bappeda.

Selain deretan nama tersebut, dilantik pula jabatan administrator sebanyak 20 orang dan sisanya jabatan pengawas berjumlah 26 orang. Di posisi Camat yang termasuk jabatan administrator, sebagian juga ada pergantian, meliputi Camat Sluke Mokhamat Ansori, Camat Rembang Abdur Rouf, Camat Lasem Sutarwi dan Camat Sedan Mundakir.

Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Rembang, Rabis Swabihantoro berpendapat penyegaran birokrasi pemerintahan merupakan hal biasa, asalkan dalam penempatan seseorang mengutamakan prinsip profesionalisme.

Termasuk dinas-dinas teknis yang menangani infrastruktur, menurutnya sudah mencerminkan evaluasi dari Pemkab.

“Capaian indeks insfrastruktur kita yang merosot kemarin, menjadi prioritas utama dalam penataan jabatan ini, “ ujarnya.

Untuk dinas yang pimpinan definitifnya kosong karena ditinggalkan pejabat lama, ia mendorong segera diisi, untuk mendukung peningkatan pelayanan masyarakat.

“Kalau ingin memperbaiki pelayanan, tidak mungkin sekedar jabatan-jabatan yang bersifat sementara. Terlepas hal itu, tetap kita apresiasi dan kita dorong Pemkab lebih fokus lagi mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik, “ tandas Rabis.

Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Rembang, Puji Santoso turut menyayangkan masih adanya Pelaksana Tugas (PLT) di beberapa satuan kerja, terutama di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, pasca ditinggalkan kepala lama, Gantiarto.

Ia khawatir akan kembali berdampak pada molornya proyek infrastruktur, sebagaimana yang terjadi tahun 2022 lalu. Mengingat, kalau diisi PLT kepala dinas, ruang geraknya akan terbatas, dibandingkan pejabat definitif.

“DPU instansi strategis, proyek sekian banyak sudah ada yang lelang belum ini, belum. Kondisinya sedang memprihatinkan, tapi kalau pergeseran pejabat tidak diimbangi dengan pengisian pejabat definitif, tentu kami sayangkan, “ ungkapnya.

Selain DPU, dua instansi lain yang jabatan kepala dinas mengalami kekosongan, seperti Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Usai pelantikan, Bupati Rembang, Abdul Hafidz menanggapi kekosongan tersebut akan diisi Pelaksana Tugas (PLT) dulu, sedangkan pejabat definitif, baru mulai seleksi bulan Juni mendatang. (Musyafa Musa).