Sumber – Warga Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Senin pagi (20 April 2026) akan menggelar aksi demo di balai desa, mendesak transparansi dan kejelasan seleksi perangkat desa.
Aksi demo tersebut bersamaan dengan audiensi terbuka yang akan dihadiri pemerintah desa maupun forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkopincam).
Jasmadi, selaku koordinator aksi membenarkan rencana aksi tersebut.
“Betul bos, warga menuntut kejelasan, menyangkut seleksi perangkat desa,” tandasnya.
Menjelang aksi demo, terpantau dua aktivis dari Pati, Supriyono “Bothok” dan Teguh tampak hadir di Sumber, Minggu sore. Keduanya sempat berdialog dengan masyarakat yang selama ini gencar menyoroti seleksi perangkat desa.
Camat Sumber, Wijayanti, Minggu sore (19/04) menyampaikan bahwa pihaknya sebelum Lebaran, sempat mengeluarkan surat yang isinya meminta untuk menunda seleksi perangkat desa Sumber.
Alasannya, ada potensi konflik.
“Kami memantau ada potensi konflik, berdasarkan laporan. Waktu itu sebelum Lebaran,” ucapnya.
Namun setelah Lebaran, pihak Kecamatan Sumber mengeluarkan surat lagi yang isinya membolehkan seleksi perangkat desa Sumber bisa dilanjutkan, setelah Kades Sumber mengajukan lagi, sekaligus menjamin pelaksanaan seleksi akan berjalan sesuai aturan.
“Betul sebelum Lebaran, kami keluarkan surat untuk menunda seleksi perangkat desa. Seusai Lebaran, pak Kades mengajukan lagi. Kita minta seleksi berlangsung sesuai aturan dan pak Kades siap menjamin. Makanya kita keluarkan surat lagi, silahkan dilanjutkan,” beber Camat.
Menurutnya, pengisian perangkat desa menjadi kewenangan penuh Kepala Desa.
Kecamatan sebagai pengawas dan tim pengendali, sebatas memberikan rekomendasi.
“Saya bersama Forkopincam harus betul-betul menjaga. Yang jelas, saya tidak melakukan pembiaran. Kebetulan beberapa waktu lalu saya ikut seleksi jabatan kepala dinas di luar kota. Meski demikian perkembangan Sumber tetap saya pantau terus. Jadi tidak benar, saya melakukan pembiaran. Kalau saya belum membuka pembicaraan dengan media, karena lebih ingin menjaga situasi saja, mengingat ada pro dan kontra,” imbuh Wijayanti.
Disinggung tentang pemekaran atau penambahan dusun di Desa Sumber, menurutnya sudah diajukan tahun 2025 lalu.
Tim verifikasi dari Pemkab Rembang sudah mengecek ke lapangan. Lantaran memenuhi syarat, sehingga sudah ada persetujuan dari Bupati Rembang.
“Hasilnya sudah keluar, berupa rekomendasi atau SK dari pak Bupati gitu ya. Semua melewati tahapan prosedur, sejak tahun lalu. Bukan pengajuan mendadak, nggak,” tandasnya.
Menyangkut rencana aksi demo, Camat menilai hal itu hak masyarakat. Baginya yang terpenting tidak anarkhis.
“Audiensi itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Apa saja yang dituduhkan masyarakat, kita minta pak Kades menjelaskan, betul-betul netral, transparan dan bertanggung jawab,” tutur Camat.
Dua Lowongan
Sebelumnya, Pemerintah Desa Sumber membuka seleksi perangkat desa, Kaur Perencanaan dan Kasi Kesra.
Tapi di sisi lain, kedua posisi tersebut masih ditempati oleh perangkat desa sebelumnya yang masih aktif, Suyanti dan Parji.
Belakangan keduanya digeser atau dimutasi sebagai Kepala Dusun (Kadus) oleh Kepala Desa, setelah adanya pemekaran dusun.
Tes perangkat desa Sumber akan berlangsung tanggal 21 April 2026, diikuti 7 orang pendaftar, rinciannya 3 dari dalam desa dan 4 orang dari luar desa.
Di kalangan warga Sumber sendiri, sempat hangat membicarakan terkait kecurigaan adanya seorang pendaftar dari luar desa yang konon akan diloloskan menjadi perangkat desa, karena sejak awal dianggap sebagai “kandidat terkuat” dan mendapatkan sokongan dari pihak tertentu.
Kepala Desa Sumber, Ahmad Mujayin dalam sesi wawancara sebelumnya dengan wartawan menegaskan bahwa seleksi perangkat desa telah berjalan sesuai aturan. Ia bahkan mempersilahkan pelaksanaan tes untuk dipantau bersama-sama.
“Kita pantau bareng-bareng. Ini sebenarnya saya ditekan oleh seseorang untuk menjadikan ini, tapi saya nggak mau. Udahlah datang semua, kita semua terbuka, ada pengawasan lintas sektoral. Pendaftaran perangkat kan banyak yang minat, tapi kalau saya diintervensi untuk melanggar peraturan perundang-undangan, saya nggak berani mas,” tegas Kades. (Musyafa Musa).
