Rembang – Jumlah desa di Kabupaten Rembang yang mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah semakin meningkat tahun 2025 ini.

Dari semula 25 desa, sekarang sudah menjadi 32 desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang, Slamet Haryanto menuturkan masalah sampah harus diatasi oleh banyak pihak, termasuk kerja sama antara Pemkab dan pemerintah desa.

“Hal ini seiring terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Desa untuk penanganan sampah. Desa juga harus berperan aktif, kami akan terus mendorong desa-desa lain segera menyusul,” ujarnya.

Dengan adanya Perbup tersebut, Slamet menimpali desa memiliki dasar hukum menggunakan Dana Desa untuk membeli kontainer atau tong sampah, serta menjalin kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengangkutan sampah.

“Bentuk kegiatan disesuaikan dengan hasil musyawarah desa masing-masing,” imbuh Slamet.

Besaran Dana Desa untuk penanganan sampah bervariasi, mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah, tergantung kebutuhan masing-masing desa.

Alokasi terbesar tercatat di Desa Mojosari Kecamatan Sedan mencapai Rp 75 juta, sedangkan yang terkecil di Desa Pragen Kecamatan Pamotan, angkanya Rp 1,8 juta.

Data dari UPT Pengelolaan Sampah menunjukkan adanya penambahan dua desa yang berlangganan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dari sebelumnya 113 desa.

Kedua desa tersebut adalah Desa Tasikagung Kecamatan Rembang dan Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan.

“Terkait kerja sama pengangkutan sampah dari desa ke TPA, anggaran tidak harus bersumber dari Dana Desa, tapi bisa dari retribusi warga,” tutur Kepala UPT Pengelolaan Sampah DLH Rembang, Wahyudi Setiyanto. (Musyafa Musa).