Rembang – Wakil Bupati Rembang yang juga Ketua Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Rembang, M. Hanies Cholil Barro’ menyarankan supaya Bulan Dana PMI menerapkan pembayaran digital, untuk transparansi dan mencegah kemungkinan penyimpangan.
Gus Hanies, demikian sapaan akrab Wakil Bupati Rembang, menyampaikan masalah tersebut ketika pencanangan Bulan Dana PMI di Pendopo Museum Kartini, Kamis siang (04/08).
Ia mengatakan di Indonesia sudah banyak lembaga yang menarik sumbangan dari masyarakat, ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus.
“Banyak contoh di negara kita, dana yang ditarik dari masyarakat tidak dikelola dengan baik, “ kata Gus Hanies.
Lebih baik PMI bekerja sama dengan perbankan, guna mengakomodir pembayaran secara digital, sehingga mengurangi kontak fisik antara uang tunai dengan orang per orang.
“Jadi ini sangat mudah, langsung berhubungan dengan perbankan, sekarang semua serba digital, “ terangnya.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Rembang, dr. Samsul Anwar menyatakan bulan dana PMI tahun ini ditargetkan mampu mengumpulkan Rp 700 Juta.
Nantinya Bulan Dana PMI diketuai oleh Kapolres Rembang, sedangkan bendaharanya Kepala Inspektorat.
“Insyaallah sangat transparan. Bulan dana PMI ini jalan lagi, setelah kemarin sempat vakum di tengah pandemi. Yang terakhir kali, dapat 400 Jutaan, “ ungkap Samsul.
Dokter dari Desa Pamotan ini menegaskan dana yang terkumpul akan dikembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat, utamanya menjalankan misi kemanusiaan.
“Bukan untuk kepentingan individu pengurus, tapi dari masyarakat dan akan kembali lagi ke masyarakat. Kami sangat berkomitmen untuk itu, sekaligus nantinya dipertanggungjawabkan, “ imbuhnya.
Kapolres Rembang, AKBP Dandy Ario Yustiawan selaku Ketua Bulan Dana PMI memperinci nominal sumbangan, dari Kepala Dinas/Instansi, DPRD, TNI/Polri, karyawan BUMN/BUMD hingga masyarakat.
“Pimpinan kantor, Camat Rp 100 Ribu, anggota DPRD Rp 100 Ribu, Kapolres dan Dandim Rp 100 Ribu atau lebih, kemudian PNS golongan IV, perwira Polres/Kodim Rp 50 Ribu, PNS golongan I – III Polisi/TNI Bintara Tamtama Rp 30 Ribu, karyawan BUMN/BUMD, perangkat desa Rp 30 Ribu, GTT/THL non PNS Rp 20 Ribu, pedagang pasar, mahasiswa, siswa SMA sederajat Rp 5 Ribu, siswa SD – SMP sederajat Rp 2 Ribu, pelayanan listrik/PDAM dan pajak kendaraan Rp 2 Ribu, “ bebernya.
Sementara itu Bupati Rembang, Abdul Hafidz menilai target Rp 700 Juta merupakan target minimalis. Ia berharap nantinya akan mampu terlampaui.
“Kok ora luwih yo bangeten. Saya minta perhatiannya, apalagi pegawai negeri, karena bulan dana PMI ini sangat strategis, salah satunya untuk membantu warga yang terkena musibah atau korban bencana alam, “ kata Bupati.
Menurut rencana, Bulan Dana PMI berlangsung selama 3 bulan atau selesai sampai November mendatang. Namun jika target belum tercapai, Bulan Dana PMI bisa diperpanjang hingga akhir tahun. (Musyafa Musa).
