Analisa Bencana Dari Pantauan Anggota DPRD Rembang, Tekankan Sejumlah Hal
Anggota DPRD Rembang dari Dapil Lasem & Pancur, Puji Santoso saat mengunjungi lokasi terdampak bencana. (Foto atas) Sumardi, anggota DPRD Dapil Sumber & Kaliori (jas hijau) bersama Ketua DPC PPP, Zaimul Umam Nursalim menyerahkan bantuan kepada korban banjir.
Anggota DPRD Rembang dari Dapil Lasem & Pancur, Puji Santoso saat mengunjungi lokasi terdampak bencana. (Foto atas) Sumardi, anggota DPRD Dapil Sumber & Kaliori (jas hijau) bersama Ketua DPC PPP, Zaimul Umam Nursalim menyerahkan bantuan kepada korban banjir.

Rembang – Anggota DPRD Rembang angkat bicara terkait bencana banjir yang belakangan ini melanda sejumlah kecamatan.

Anggota DPRD Rembang dari daerah pemilihan Lasem dan Pancur, Puji Santoso menilai intensitas curah hujan selama bulan Maret memang tidak seperti biasanya.

“Hujan 2 jam saja bisa mengakibatkan banjir di mana-mana. Artinya, intensitas air hujannya yang terlalu banyak, “ tuturnya.

Puji yang merupakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Rembang ini lebih fokus menyoroti banjir di kawasan Patihan, Desa Sendangasri Kecamatan Lasem, sampai kawasan SMP N II Lasem.

Ia mengamati daerah tersebut menjadi pusat kiriman air dari perbukitan Sendangcoyo, Gowak, Kajar kemudian perbukitan Warugunung, Criwik dan sekitarnya.

“Semua tumplek blek ke situ, “ kata Puji.

Tapi di sisi lain, anak sungai yang berada di pinggir jalur Pantura, kondisinya terlalu sempit dan belum pernah tersentuh normalisasi. Begitu kiriman banjir datang, akhirnya meluap dan menimbulkan banjir besar. Ia berpendapat normalisasi anak sungai menjadi kebutuhan mendesak.

“Kami sudah komunikasi dengan DPU dan satuan kerja (Satker) jalan, memberi masukan untuk dinormalkan. Tiap kali hujan lebat, pasti nggak kuat, “ bebernya.

Solusi lain, perlu ditambah sodetan-sodetan untuk memecah air, sehingga tidak tertumpu pada satu titik.

“Fokus dandani saluran dan nambah sodetan, itu dulu saja. Biar air masuk ke laut, menjadi lebih lancar, “ imbuh politisi Gerindra ini.

Saat rapat Forum OPD di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang, Puji mengungkap anggaran untuk kebutuhan logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya Rp 30 jutaan per tahun, kemudian dana pasca bencana kisaran Rp 65 Jutaan.

“Dananya minim sekali, memang bencana nggak kita harapkan, tapi kalau pas terjadi bencana, kita harus siap. Karena ini tanggung jawab bersama, jadi pelaku dunia usaha maupun masyarakat bisa ikut membantu warga yang terdampak, “ terangnya.

Puji menambahkan apabila terjadi kerusakan infrastruktur akibat bencana, Pemkab Rembang tidak serta merta langsung bisa menggunakan dana tak tersangka.

“Pemakaian dana tak tersangka perlu adanya Peraturan Bupati (Perbup) dulu. Jadi Bupati mengeluarkan semacam keputusan adanya bencana, darurat. Seperti waktu ada pandemi Covid-19. Kalau nggak, ya nggak bisa, “ ujarnya.

Lagipula ia menganggap bencana alam sekarang belum perlu harus memakai dana tak tersangka. Tapi bisa diatasi dulu melalui anggaran pemeliharaan rutin di instansi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Setelah itu untuk kerusakan infrastruktur yang parah, dialokasikan dari anggaran induk atau perubahan.

“Banjir ini kan sifatnya paling beberapa jam, langsung surut. Tinggal Pemkab mendata dan mengidentifikasi kerusakan, untuk dicarikan solusi, “ urai Puji.

Lebih lanjut dirinya mendorong BPBD memperbanyak pembentukan Desa Tangguh Bencana, agar keterlibatan masyarakat dalam penanganan bencana lebih terstruktur, setelah mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan.

“Tahun ini ditargetkan baru 7 desa, kalau bisa seluruh desa rawan bencana mendapatkan prioritas pembentukan Desa Tangguh Bencana. Pendekatannya, langsung pemberdayaan masyarakat. Ketika terjadi bencana, harus berbuat apa. Soalnya kalau nunggu dari Tim SAR, kan terlalu lama, “ pungkasnya.

Selain di Kecamatan Lasem, bencana banjir juga semakin akrab dengan desa-desa di sepanjang aliran Sungai Randugunting, kemudian Desa Kuangsan, Wiroto, Dresi Kulon dan sekitarnya.

Anggota DPRD dari daerah pemilihan Sumber dan Kaliori, Sumardi mengakui banjir di Kecamatan Sumber dan Kaliori tahun ini lebih parah, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Sudah lama nggak ada banjir, baru kali ini tergolong parah, “ ungkapnya.

Menurut Sumardi, di internal partainya PPP, kebetulan ada program Kotak Koin PPP, untuk menggalang dana suka rela dari anggota dewan asal PPP. Per bulan Maret 2022, terkumpul sekira Rp 50 Juta.

Setelah itu, pihaknya menyalurkan 200 paket Sembako kepada masyarakat yang terdampak, guna meringankan beban mereka.

“Jadi dana dikumpulkan tiap kali ada kegiatan di PPP, tujuannya ya kalau ada kejadian-kejadian tak terduga, termasuk salah satunya bencana. Saat penyaluran, Ketua DPC PPP Gus Umam juga ikut turun langsung menyerahkan secara simbolis di Desa Dresi Kulon, kemudian kita lanjutkan ke Desa Wiroto, Tambakagung, Tunggulsari, “ papar Sumardi.

Sumardi menimpali hasil identifikasi lapangan, menurutnya normalisasi saluran air penghubung antar kampung dan Bendungan Bajangan Sumber perlu diprioritaskan.

“Banyak saluran dangkal, termasuk di Bendung Bajangan, perlu pengerukan, normalisasi. Kita sudah koordinasikan dengan OPD terkait, bahwa penanganan masalah ini mendesak, “ tandasnya.

Sumardi menambahkan kerusakan infrastruktur yang perlu diatasi lebih dulu, sudah ada penanganan. Salah satunya jalan longsor di Desa Maguan Kecamatan Kaliori.

“Akses jalan ini penting, karena alternatif penghubung Rembang – Pati. Masyarakat mendukung adanya langkah cepat, “ kata Sumardi, yang duduk di Komisi II DPRD Rembang ini. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan