Kenaikan 400 % Dan Kendala Perizinan, Memperparah Penumpukan
Aparat gabungan bersama pihak pelabuhan, memantau penumpukan kapal di dermaga Pelabuhan Tasikagung, Rembang.
Aparat gabungan bersama pihak pelabuhan, memantau penumpukan kapal di dermaga Pelabuhan Tasikagung, Rembang.

Rembang – Kalangan nelayan kapal cantrang di Kabupaten Rembang sudah lebih dari sebulan berhenti melaut, lantaran sejumlah faktor.

Seorang pemilik kapal cantrang, Joko Supriyadi, warga Kelurahan Magersari – Rembang mengatakan pemicu utama adalah aturan baru tentang pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang kenaikannya sampai 400 %, sangat memberatkan nelayan.

Ia menyebut tidak hanya anak buah kapal (ABK) maupun pemilik kapal cantrang yang terbebani, namun juga kapal-kapal lain.

“Sebenarnya tidak hanya cantrang, tapi semua kapal. Imbas dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Kenaikannya sangat signifikan, “ keluhnya, Senin (07 Februari 2022).

Selain masalah tarif PNBP yang memberatkan, menurut Joko Supriyadi, nelayan kapal cantrang juga menghadapi banyaknya dokumen administrasi yang harus dilengkapi, sebelum melaut. Akibatnya, waktu melaut menjadi tersendat, gara-gara menunggu dokumen.

Padahal masyarakat nelayan tidak terbiasa dengan setumpuk administrasi semacam itu.

“Contoh ini, dulu kan kapal sudah diukur oleh pihak terkait. Hanya karena foto kurang jelas, menjadi persoalan, harus merubah lagi. Jadi itu persoalannya mas, belum yang lain-lain, “ imbuh Joko yang juga mantan anggota DPRD Rembang ini.

Sempat muncul rencana, nelayan akan menggelar aksi demo. Namun akhirnya dibatalkan, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.

Dihubungi terpisah, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung, Yunus Mintarso mengakui terjadi penumpukan kapal di dermaga pelabuhan.

Menurutnya, selain dampak perizinan kapal yang masih dalam proses, hal itu juga disebabkan pengaruh gelombang musim barat yang cukup tinggi.

Karena perizinan melibatkan lintas sektoral, pihaknya senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

“Fokus PPP saat ini adalah keamanan kapal di dermaga dari resiko kemungkinan bahaya kebakaran. Mengingat jumlah kapal sangat banyak. Kita lakukan patroli bersama, serta rutin memberikan informasi setiap pagi dan sore, “ terang Yunus. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan