Rembang – Perwakilan nelayan dan pemilik kapal di Rembang, hari Kamis (30/09) mendatangi gedung DPRD Rembang.
Mereka menyatakan menolak Peraturan Pemerintah No 85 tahun 2021, yang mengatur penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Dampak dari kebijakan tersebut, dipastikan akan semakin memberatkan nelayan.
Lastari Priyanto, Sekretaris Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Rembang dalam audiensi menuturkan pengeluaran nelayan sudah sangat tinggi. Kalau masih dibebani pajak yang kenaikannya mencapai hampir 400 %, sama saja pelan-pelan membunuh nelayan.
“Dengan kenaikan pajak perikanan sampai 400 % memberatkan, karena biaya operasional setiap tahun sangat tinggi. Misal tambat labuh, pungutan setiap tahun hampir Rp 50 Juta, belum lagi perbaikan kapal dan yang lain-lain, “ keluhnya.
Seorang pemilik kapal warga Desa Tasikagung, Rembang, Kadromi berharap anggota DPRD dan Pemkab Rembang serius memperjuangkan ke pemerintah pusat, supaya PP tersebut dibatalkan. Kalau tidak, nelayan akan demo turun ke jalan.
“Saya mohon sangat, jangan dipaksa kami turun ke jalan lagi pak, “ kata Kadromi.
Wakil Ketua DPRD Rembang, Ridwan menanggapi pihaknya dan Pemkab Rembang tidak bisa merubah PP, karena bukan kewenangan tingkat daerah. Namun sebatas akan meneruskan aspirasi nelayan kepada Gubernur dan Presiden.
“Kami DPRD ndeso, kita-kita ini bawahan, kewenangan kami hanya di Perda. Kalau kami diminta membackup bapak ibu agar menyampaikan keluhan sampai ke pak Jokowi sekalipun, kita siap. Nggak perlu ramai-ramai lah ya, bikin Rembang ini kondusif, “ tutur Ridwan.
Tidak hanya di Kabupaten Rembang, gelombang protes menolak PP No 85 ini juga terjadi di berbagai daerah. Nelayan Kabupaten Batang, Kabupaten Pati bahkan menggelar aksi demo.
Untuk sementara, nelayan Rembang memilih lobi-lobi ke pihak terkait. (Musyafa Musa).
