Rembang – Pihak Pemerintah Kabupaten Rembang memastikan mantan narapidana (Napi) berhak mendaftarkan diri dalam pencalonan kepala desa. Namun ada syarat-syarat khusus yang harus dilalui terlebih dahulu.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Rembang, Nur Purnomo Mukdi Widodo mengatakan mantan Napi boleh nyalon Kades, asalkan mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat, melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tekhnisnya, pengumuman dapat ditempel di titik-titik strategis sekitar desa atau lewat cara lain, yang terpenting diketahui oleh pihak BPD.
“Ada formulir khusus mengenai itu, intinya mengumumkan pernah menjadi narapidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Kalau di tingkat desa sama siapa, sesuai ketentuan ya melalui BPD, “ kata Purnomo.
Purnomo menambahkan bagi narapidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, saat mendaftarkan diri, terhitung harus sudah 5 tahun bebas atau selesai menjalani hukuman penjara. Artinya, kalau baru bebas kurang dari 5 tahun, belum memenuhi syarat menjadi calon kepala desa.
Aturan tersebut sudah disosialisasikan kepada tingkat kecamatan maupun desa, supaya panitia Pilkades memahami dan tidak menimbulkan penafsiran bermacam-macam.
“Kita sudah meminta penjelasan dari Kejaksaan Negeri maupun Pengadilan Negeri Rembang. Nanti kan ada surat keterangan dari Pengadilan Negeri. Orang ini pernah atau tidak tersangkut kasus pidana. Kalau kena, pada pasal apa, di situ sudah tertera, “ tandasnya.
Pendaftaran bakal calon Kepala Desa dibuka mulai hari Rabu, 28 Agustus 2019 dan akan ditutup tanggal 05 September 2019. Pada awal masa pendaftaran, dari 237 desa yang akan menggelar Pilkades serentak, tampak sepi pendaftar. Diduga antar bakal calon masih saling mengintip, siapa bakal calon lawan mereka, sehingga kebanyakan memilih mendaftar ketika mendekati hari-hari terakhir. (Musyafa Musa).
