Rembang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang menilai masalah pemilih harus dipersiapkan lebih matang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), guna menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.
Komisioner Bawaslu Kabupaten Rembang, Maftuhin mencontohkan pada pagelaran Pemilu Legislatif lalu, daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 langsung ditetapkan, ditambah dengan pemilih pemula. Selama ini tidak ada pencocokan dan penelitian (Coklit), sehingga mengakibatkan banyak pemilih yang tidak dapat ditemui, petugas pendaftaran pemilih tidak bisa langsung memutuskan apakah pemilih semacam itu tetap dipertahankan atau dicoret. Jumlahnya kala itu 11 ribuan orang.
“Proses awal dari hulu yang menjadi embrio persoalan sampai akhir daftar pemilih tetap (DPT). Kita sadar karena regulasinya seperti itu. Tapi menunjukkan betapa pencocokan dan penelitian (Coklit) pemilih sangat penting, “ ujar mantan Komisioner KPU Rembang ini.
Maftuhin menambahkan karena pada tahun 2020 akan berlangsung pemilihan bupati dan wakil bupati, ia berharap ada sistem yang lebih baik. Misalnya ketika Coklit, dilampirkan pula foto copy KTP pemilih sebagai back up data. Manakala antara KPU, Bawaslu dan peserta Pilkada melakukan pencermatan, setidaknya KPU mempunyai data pendukung yang kuat.
“Foto copy KTP ini bisa menjadi data pendukung, sehingga KPU mempunyai dasar apakah pemilih yang dianggap bermasalah, dapat dikeluarkan atau dipertahankan. Kami kira ini untuk penyempurnaan kedepan, “ imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang, M. Ika Iqbal Fahmi menyampaikan pemeliharaan pemilih selama Pemilu lalu, sudah berjalan secara berjenjang. Sedangkan terkait pemilih Pilkada, pihaknya akan menunggu peraturan dari KPU Pusat.
“Apapun yang nanti jadi regulasi, ya kita siap melaksanakan. Tahapan Pilkada serentak dan mekanismenya, sudah diatur dari sana, “ kata Iqbal. (Musyafa Musa).
