Seleksi CASN : Protes Batasan Usia 35 Tahun, Semua Sisi Dibedah
Bupati Rembang, Abdul Hafidz (baju batik) dan Kepala BKD, Suparmin saat talkshow “Halo Bupati” di studio R2B, Sabtu malam (06/10) membahas masalah seleksi CASN.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz (baju batik) dan Kepala BKD, Suparmin saat talkshow “Halo Bupati” di studio R2B, Sabtu malam (06/10) membahas masalah seleksi CASN.

Rembang – Batasan usia maksimal 35 tahun dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), membuat tenaga honorer kategori II (sumber gajinya non APBN dan APBD) di Kabupaten Rembang resah. Mayoritas dari mereka tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara atau pegawai negeri, gara – gara usianya sudah melebihi 35 tahun.

Sugito, seorang tenaga honorer kategori II saat talkshow “Halo Bupati” di Radio R2B, Sabtu malam (06/10) mengaku sudah mengabdi menjadi tukang kebun selama 19 tahun di SMP N II Sulang. Umurnya sekarang mencapai 41 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat menjadi calon aparatur sipil negara.

Dengan honor Rp 400 ribu per bulan dari sekolah, ia terpaksa harus bekerja sambilan sebagai buruh tani.

“Pripun niki pak, nek saget diangkat dados pegawai negeri. Putro kulo mpun kalih. Tapi kok wonten syarat umur maksimal 35 tahun, bingung kulo, “ keluh Sugito melalui sambungan telefon dalam dialog interaktif.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rembang, Suparmin mengungkapkan saat ini masih tersisa 332 orang tenaga honorer kategori II. Pemkab Rembang sebenarnya sudah pernah mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar honorer K II langsung diangkat menjadi pegawai negeri, tanpa mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan usia. Namun sampai sekarang usulan tersebut belum disetujui.

Dari angka 332 itu, kalau mendasarkan ketentuan usia maksimal 35 tahun, hanya terdapat 20 orang. Itupun yang diterima dan masuk formasi khusus CASN hanya 15 orang. Sisanya 5 orang tidak bisa, karena terbentur pendidikan yang belum menyandang gelar sarjana.

“Yang 5 orang ini pendidikannya ada D II dan D III. Padahal aturan basic pendidikan harus sarjana. Kami memohon yang 5 ini tetap diakomodir. Sebenarnya masalah seperti ini nggak hanya di Kabupaten Rembang, se Indonesia sama, “ terangnya.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menegaskan batasan usia maksimal 35 tahun saat ini sudah tidak bisa ditawar – tawar lagi. Kalau ingin merubah, harus merevisi Undang – Undang Aparatur Sipil Negara dan tentunya membutuhkan waktu lama.

“Formasi apa saja, maksimal usia 35 tahun. Kalau melebihi usia itu ingin ikut diangkat ya harus merubah Undang – Undang dulu. Padahal misalnya kalau tahun ini diajukan dalam Prolegnas, paling 2020 baru disahkan Undang – Undangnya. Ini domain pemerintah pusat dan DPR, bukan pemerintah daerah, “ ujar Hafidz.

Bupati menambahkan selain aparatur sipil negara, pemerintah pusat juga akan mengeluarkan peraturan pemerintah tentang perekrutan pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK). Mereka memiliki jenjang kepangkatan dan besaran gaji, sama halnya seperti pegawai negeri. PPPK bisa menempati jabatan struktural, yang membedakan tidak menerima uang pensiun.

Saluran lain tersebut belum ditentukan kapan pelaksanaannya, tapi sesuai informasi konon setelah seleksi calon aparatur sipil negara.

“Ini juga bisa jadi solusi. Apakah honorer K II nanti diarahkan ke PPPK, saya nggak ingin berandai – andai. Kabarnya juga lewat seleksi. Semangat pemerintah kenapa merekrut PPPK, karena untuk mendapatkan pegawai yang sigap, tanggap, dan cerdas. Cuman sampai hari ini regulasi PP nya belum turun, “ imbuh Bupati.

Pembatasan usia maksimal 35 tahun yang menghambat tenaga honorer kategori II sempat disikapi dengan gelombang demo di sejumlah daerah. Mereka menuntut pemerintah pusat memberlakukan kebijakan khusus, lantaran tenaga honorer sudah lama mengabdi. Di Kabupaten Rembang, tenaga honorer K II tak sampai berdemo. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *