Rembang – Siapa daerah yang paling royal memberikan uang tunjangan untuk anggota DPRD, antara Rembang, dengan daerah tetangga Tuban, Blora dan Kabupaten Pati ? Yukk..kita bedah satu per satu.
Tunjangan paling besar adalah perumahan dan transportasi, kita fokus pada dua item itu, dalam hitungan per BULAN.
Selain tunjangan perumahan dan transportasi, DPRD Rembang juga menerima uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.
DPRD Kabupaten Rembang (APBD sekira Rp 2 Triliun/ 14 Kecamatan)
Tunjangan Perumahan :
- Ketua DPRD : Rp 36.494.000
- Wakil Ketua DPRD : Rp 26.703.000
- Anggota : Rp 19.377.000
Tunjangan Transportasi
- Ketua DPRD : Rp 18.000.000
- Wakil Ketua DPRD : Rp 15.900.000
- Anggota : Rp 14.400.000
DPRD Kabupaten Tuban (APBD Rp 3,2 Triliun/ 20 Kecamatan)
Tunjangan Perumahan
- Ketua DPRD : Rp 11.000.000
- Wakil Ketua DPRD : Rp 9.000.000
- Anggota : Rp 7.000.000
Tunjangan Transportasi
- Rp 8.500.000
DPRD Kabupaten Blora (APBD Rp 2,6 Triliun/ 16 kecamatan)
Tunjangan Perumahan
- Ketua DPRD : Rp 34.398.791
- Wakil Ketua DPRD : Rp 29.037.941
- Anggota : Rp 22.028.782
Tunjangan Transportasi
- Ketua DPRD : Rp 18.700.000
- Wakil Ketua DPRD : Rp 16.600.000
- Anggota : Rp 14.450.000
DPRD Kabupaten Pati (APBD Rp 2,8 Triliun/ 21 kecamatan)
Tunjangan Perumahan
- Ketua DPRD : Rp 34.000.000
- Wakil Ketua DPRD : Rp 27.000.000
- Anggota : Rp 19.000.000
Tunjangan Transportasi
- Rp 13.000.000
Semua tunjangan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup), mengacu ketentuan Peraturan Pemerintah. Angkanya bisa berbeda-beda, meski konon DPRD melibatkan tim penghitung appraisal independen dari pihak luar.
Kalau Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Kabupaten Tuban, nilai tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Rembang jauh lebih besar. Padahal kekuatan anggaran daerah Kabupaten Rembang lebih kecil.
Jika Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Kabupaten Blora, nominal tunjangannya hampir mirip.
Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Pati, tunjangan perumahan hampir sama. Tapi untuk tunjangan transportasi, lebih banyak DPRD Rembang. Padahal APBD Rembang masih terseok-seok dan Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf mengakui hal itu.
“Nrimo ing pandum. Kita belum minta tunjangan naik, karena kita tahu anggaran kita masih terseok-seok,” ucapnya.
Rouf juga sempat melontarkan pernyataan bahwa tunjangan DPRD Rembang paling rendah, jika dibandingkan dengan daerah lain. Namun pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar.
Gelombang kritikan dari masyarakat sudah ramai bermunculan, supaya DPRD Rembang lebih peka mengutamakan kepentingan masyarakat yang masih banyak belum terpenuhi. Mulai bobroknya infrastruktur, hingga tingginya angka kemiskinan.
“Kowe minimal 40 juta sebulan, malah statement nrimo ing pandum,” ujar Faris Widhi.
“Pikir rakyatem pak, kok miker anggota piye to qi, wong jenengan iku wakil rakyat kok malah mikir awake dewe,” keluh Sohibun.
“Pikirkan rakyatmu pak, rakyat terseok-seok cari nafkah,” kata Efita Nur.
“Gaji sama tunjangan kok 20 sampai 30 kali UMR Rembang, logikanya di mana,” sindir Rohmat.
“Rembang bikin tercengang, Tuban mengejutkan. DPRD Tuban saya akui bagus, karena sejak tahun 2017, tunjangan perumahan dan transportasi belum berubah. Padahal APBD Tuban terpaut Rp 1,2 Triliun dengan Rembang. Pantesan jalan di Tuban sama infrastrukturnya keren,” beber warga lain, Pratama. (Musyafa Musa).
