Rembang – Mayoritas masyarakat warganet pengguna media sosial langsung memberikan sentimen komentar negatif, terkait besaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Rembang yang dianggap terlalu tinggi.
Mereka menyerbu kolom komentar yang menampilkan pemberitaan tentang tunjangan dan penerimaan bersih anggota dewan.
Akun Edi Putra mempertanyakan kinerja DPRD Rembang dalam menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat, dengan memberikan satu contoh, jalan raya Sumber – Sulang yang rusak sangat lama, belum ada perbaikan.
“Yang saya lihat DPR hanya kerja dengan anggaran negara, tapi hasilnya nol. Contoh jalan Sumber-Sulang, sejak pemerintahan Hafidz (Bupati sebelumnya Abdul Hafidz_Red) sampai sekarang belum ada pembaruan jalan, padahal itu jalan antar kecamatan,” keluhnya.
Akun Kadot12 mengungkapkan supaya tunjangan perumahan anggota dewan dievaluasi, karena mereka para wakil rakyat sudah memiliki rumah pribadi.
“Dievaluasi pak, anggota dewan kan pasti punya rumah, ngapain tunjangan rumah harus ada,” ujarnya.
Akun Titin Syafa menyampaikan selama ini masyarakat membayar pajak, ternyata untuk menanggung gaji pejabat yang fantastis.
“Selama ini kita dipajakin cuma bayar mereka yang gajinya fantastis,” beber Titin.
“Jarene lagi defisit anggaran, lha kok malah bahas tunjangan,” timpal akun Dopamine.
“Larakke terus atine rakyatmu!!,” kata akun Alira.
“DPR ya gaji UMR ae pak, jenenge dewan perwakilan rakyat,” ucap akun Lica Ca.
“Jalan Kalipang Lodan pak ajur,” akun Bakul Es menginfokan.
“Rembang aman demo pak, santai mawon. Sing penting pejabate makmur sejahtera,” sindir akun Jalendro89.
“Walah 69 juta sak wulan, kene kerjo serabutan ados kringet boyok sempal ae seminggu kadang mok oleh 500 ewu, edan,” ucap akun dddddd.
“Ngene iseh ngomong sitik, ame jalok sepiroo ?? Rembang akeh rakyat miskin sing ra kopen,” timpal akun Imma Naiella.
“Nek ngene ancen kudu demo, tapi yang sopan,” ketik akun nrt99.
“Emang paling benar bubar aja DPR/DPRD, sedangkan UMR Rembang hanya 2 juta, pantes sumber daya banyak, rakyat masih dicekik pajak, ternyata hanya untuk menggaji DPR/DPRD,” keluh akun adheoktava.
Di sisi lain, tidak ada satu pun warganet yang memberikan komentar positif, menanggapi gaji dan tunjangan DPRD Rembang.
Iskandar, warga di Rembang berpendapat kondisi semacam itu terjadi, karena imbas sistem Pemilu Legislatif yang memicu praktik politik uang.
“Sehingga banyak dari anggota DPR/DPRD terpilih cenderung mencari tambahan pendapatan, berlindung dari aturan. Kedepan menurut saya, harus ada perubahan sistem,” tandasnya.
Sebelumnya, terungkap uang representasi (gaji) dan beragam tunjangan DPRD Rembang.
Uang representasi Ketua DPRD Rp 6.341.040, Wakil Ketua DPRD Rp 5.069.868 dan anggota DPRD Rp 4.232.782 sampai dengan Rp 4.805.362.
Kemudian tunjangan perumahan, Ketua DPRD Rp 36.494.000, Wakil Ketua DPRD Rp 26.703.000, anggota Rp 19.377.000, selanjutnya tunjangan transportasi Ketua DPRD Rp 18.000.000, Wakil Ketua DPRD Rp 15.900.000 dan anggota Rp 14.400.000.
Kalau ditotal semua dengan tunjangan lain, penerimaan bulanan bersih, Ketua DPRD Rembang Rp 69.985.940, Wakil Ketua DPRD Rp 54.407.418, anggota Rp 41.868.232 sampai dengan Rp 42.440.812.
Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf menegaskan besaran angka-angka tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) dan telah dihitung oleh tim appraisal independen.
“Kita nrimo ing pandum saja, belum minta naik, karena melihat kondisi keuangan daerah masih terseok-seok. Jika dibandingkan dengan daerah lain, kita paling rendah,” terangnya. (Musyafa Musa).
