Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang terus melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), karena hal itu sangat penting untuk mengetahui perkembangan angka kemiskinan.

Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’ menuturkan sinkronisasi data antar level pemerintahan, masih menjadi tantangan dalam penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan data terakhir tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang mencapai 91 ribuan jiwa atau 14,02 % dari total jumlah penduduk.

“Memang data inilah yang selalu menjadi masalah dalam upaya penurunan angka kemiskinan, karena tidak sinkron antara pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat. Nantinya akan ada pemutakhiran secara reguler,” ungkapnya.

Langkah pemutakhiran ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Diharapkan, dengan data yang lebih akurat, intervensi kebijakan dan program bantuan sosial bisa menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selain data, menurutnya Pemkab Rembang sedang fokus melakukan percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa dan pelatihan.

“Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, kami optimistis perubahan yang menyeluruh dan berkelanjutan akan terwujud,” tandas pria yang akrab disapa Gus Hanies ini.

Menjelang keberangkatannya menunaikan ibadah haji, Wakil Bupati juga menyampaikan harapan agar program-program prioritas, penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, dapat berjalan sesuai target nasional.

“Doa terbaik untuk Kabupaten Rembang, termasuk dalam hal pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Kebetulan saya dipercaya sebagai ketua tim dalam kedua bidang tersebut. Insya Allah, saya tidak akan melupakan tanggung jawab ini,” tambahnya. (Musyafa Musa).