Lasem – Kejaksaan Negeri Rembang sedang melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi BMT Bus Lasem, terkait dana bergulir dari pemerintah pusat yang besarnya sekira Rp 200 Miliar, antara tahun 2019-2022.
Kondisi ini membuat BMT Bus Lasem semakin terpuruk, karena sebelumnya sudah dihantam masalah kesulitan mengembalikan uang anggota.
Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, I Wayan Eka Widdyara menjelaskan dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang seharusnya digunakan untuk menopang kredit pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), justru diduga dipakai oleh BMT Bus Lasem untuk menutupi hutang dan membeli aset.
Kejaksaan Negeri Rembang menyidik kasus tersebut, karena ada uang negara yang digelontorkan kepada BMT Bus.
“Jadi ini bukan masalah BMT Bus kesulitan mengembalikan uang anggotanya, tetapi yang kami sidik adalah dugaan tindak pidana korupsi dana bergulir dari pemerintah. Ada uang negara di situ,” terangnya kepada wartawan.
Puluhan Saksi
Wayan menimpali lembaga yang memperoleh bantuan dana bergulir, seharusnya koperasi yang sehat. Tapi ini justru sebaliknya.
“BMT lagi colaps. Uangnya bukan untuk masyarakat, malah dipakai kepentingan BMT menutupi colapsnya. Dananya cukup besar. Harusnya kan lembaga yang sehat yang dipilih. Kalau BMT Harum yang sama-sama colaps di Jalan Pemuda Rembang, kelihatannya nggak terima dana LPDB,” kata Wayan.
Wayan menambahkan kerugian negara masih dihitung. Nantinya kalau sudah ada perkembangan, akan diinformasikan.
Sedangkan siapa tersangka pelakunya, I Wayan Eka Widdyara menyebut belum ada. Pemanggilan pimpinan BMT Bus Lasem sudah ditempuh, namun yang bersangkutan tak kunjung datang. Total sudah ada sekira 20 saksi yang dimintai keterangan.
“Saksi dari pengurus BMT Bus, pihak LPDB, dari masyarakat juga. Kami masih terus mengumpulkan alat bukti,” tandasnya.
Belum ada tanggapan resmi dari pihak BMT Bus Lasem. Saat wartawan datang ingin mengkonfirmasi, kondisi kantor pusat di sebelah timur Terminal Lasem tertutup rapat, karena tidak beroperasi. (Musyafa Musa).
