Rembang – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Rembang, Kamis sore (27 Februari 2025) menggelar aksi demo di gedung DPRD Rembang.
Mereka menuntut agar pemerintah mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan lebih mengedepankan kepentingan rakyat dan bukan hanya sebagai alat politik.
Daman Huri, koordinator lapangan (Korlap) aksi demo menyatakan pemangkasan anggaran untuk MBG, tidak boleh mengorbankan sektor prioritas yang menjadi kebutuhan penting masyarakat.
“Seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur maupun yang lain, jangan sampai dikorbankan. Kami justru mendesak pengesahan RUU perampasan aset tindak pidana dipercepat, mewujudkan reformasi agraria dan menghapuskan multifungsi militer,” ujarnya.
GMNI juga menyoroti sejumlah isyu lokal Kabupaten Rembang, yakni Pemkab Rembang harus bertanggung jawab atas banyaknya tambang ilegal dan dampak kerusakan yang ditimbulkan.
Maraknya tambang, menurut mahasiswa asal Desa Baturno Kecamatan Sarang ini, terbukti gagal meningkatkan pendapatan daerah.
“Sangat menyayangkan, karena banyak tambang, tidak berdampak pada peningkatan anggaran daerah. Apalagi ilegal, sangat merugikan masyarakat dan merusak alam. Mestinya cepat ditutup, jangan dibiarkan,” beber Daman Huri.
Selain tambang, GMNI mendorong semua pihak mengawal harga jual gabah dan jagung, sesuai dengan ketetapan pemerintah, memastikan BPJS Kesehatan tetap berjalan dan pemerintah kedepan lebih realistis dalam menghitung pendapatan asli daerah (PAD).
Mahasiswa sempat merangsek masuk ke dalam ruang paripurna gedung DPRD Rembang.
Peserta aksi demo akhirnya ditemui Wakil Ketua DPRD Rembang, Ridwan dan Gunasih. Tampak pula Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin.
Mereka menjanjikan tuntutan mahasiswa akan ditindaklanjuti, sesuai tugas pokok kewenangan masing-masing. Setelah mendapatkan tanggapan, peserta aksi membubarkan diri. (Musyafa Musa).
