17 Bakal Caleg Wajib Sampaikan SK Pemberhentian Paling Lambat 03 Oktober, Kalau Tidak Bagaimana ??
Data jumlah bakal Caleg DPRD Rembang yang wajib menyampaikan SK pemberhentian dari pejabat berwenang.
Data jumlah bakal Caleg DPRD Rembang yang wajib menyampaikan SK pemberhentian dari pejabat berwenang.

Rembang – Dari total 516 orang bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Rembang, ada 17 orang yang harus menyampaikan surat keputusan (SK) pemberhentian, karena menjadi pejabat publik, seperti pegawai negeri, TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, anggota BPD maupun pegawai BUMD.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang, dari jumlah 17 orang itu, rinciannya PDI Perjuangan 4 orang, PPP 4, Perindo 3, Partai Demokrat 2, Partai Kebangkitan Bangsa 1, Golkar 1, Nasdem 1 dan Partai Hanura 1 orang.

SK pemberhentian harus diunggah melalui aplikasi sistem informasi pencalonan (Silon), paling lambat tanggal 03 Oktober 2023.

Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rembang, Zaimul Umam menjelaskan SK pemberhentian 4 orang yang menjadi bakal Caleg di partainya sudah beres.

Keempat orang itu meliputi Kades Sendangmulyo Kecamatan Sarang, Kades Bonang Kecamatan Lasem, kemudian seorang dokter Puskesmas dan seorang pegawai Pemkab Rembang.

“Sudah mas, sudah beres SK pemberhentiannya, kebetulan kita komunikasikan jauh-jauh hari,” kata pria yang akrab disapa Gus Umam ini, Selasa siang (03 Oktober 2023).

Ketua DPD Perindo Kabupaten Rembang, Hendro Tanoko menyatakan di partainya ada 3 bakal Caleg yang berstatus sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan harus menyampaikan SK pemberhentian dari Bupati.

Ia sendiri SK pemberhentian sudah turun, sedangkan dua orang lainnya masih dalam proses.

“Dua BPD bakal Caleg kami yang SK pemberhentiannya belum turun per Selasa siang (03/10), BPD Desa Gedongmulyo dan Karangturi Kecamatan Lasem. Nanti buat surat pernyataan kalau SK nya belum keluar,” beber Hendro.

Dihubungi terpisah, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rembang, Ridwan menjelaskan ada 4 bakal Caleg di partainya yang menjadi anggota BPD. SK pemberhentian 3 bakal Caleg sudah turun, sedangkan 1 orang belum.

“Yang sudah BPD Desa Kalipang Kec. Sarang, BPD Sedan dan BPD Kepohagung Kec. Pamotan. Yang belum, bakal Caleg kami dari Desa Pasedan Kecamatan Bulu. Tapi sudah saya kroscek, posisi sudah di meja pak Sekda,” tandasnya.

Pihak KPU merilis bagi bakal Caleg yang belum melampirkan SK pemberhentian per tanggal 03 Oktober 2023, tidak serta merta dicoret.

Namun mereka bisa membuat surat pernyataan bermaterai, isinya SK pemberhentian belum diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di luar kemampuan bakal Caleg yang bersangkutan.

Dengan adanya surat pernyataan tersebut, pihak KPU akan memberikan dispensasi waktu, agar melampirkan SK pemberhentian 30 hari setelah daftar calon tetap (DCT) ditetapkan. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan