Berani Bersuara, Dari Hapus Kolom Agama Hingga Diskriminasi Nikah
Sutejo beraksi seorang diri, membawa dua tuntutan, Senin (08/08).
Sutejo beraksi seorang diri, membawa dua tuntutan, Senin (08/08).

Rembang – Seorang warga di Rembang, hari Senin (08 Agustus 2022) melakukan aksi demo tunggal atau seorang diri.

Namanya Sutejo, pria berusia 42 tahun ini, tinggal di pinggir jalan raya Rembang – Blora, tepatnya depan GOR Mbesi, Rembang. Sehari-hari ia menggeluti bisnis barang bekas.

Dalam aksinya bertajuk “Ngluruk Tanpo Bolo”, Sutejo mengawali orasi di depan kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Ia membawa 2 tuntutan. Pertama, kalau ada warga yang ingin menghapus kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) bisa dipermudah. Dirinya pernah mencoba mengajukan, namun syaratnya terlalu rumit, sehingga tidak bisa.

Sutejo mengaku saat ini tidak menganut agama apapun, sedangkan di KTP nya masih tercantum beragama Islam. Namun ia menyembah Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus menegaskan patuh terhadap Pancasila.

“Saya tidak memiliki agama, kalau kemudian dikatakan atheis, salah. Saya meyakini Tuhan Yang Maha Esa, saya umat Pancasila, berketuhanan Yang Maha Esa, “ tuturnya.

Baginya, agama dan kepercayaan merupakan kemerdekaan individu. Kalau ingin menghapus kolom agama di KTP saja masih kesulitan, Sutejo menganggap negara ini belum merdeka.

“Saya rasa belum merdeka. Bagi warga yang akan mengganti atau mencoret kolom agama, masih ada kendala. Kalau mau masuk penghayat kepercayaan, harus masuk anggota dulu. Padahal saya belum ada yang cocok, “ imbuh Sutejo.

Kemudian tuntutan kedua, Sutejo menyoroti diskriminasi negara kepada rakyatnya yang akan melangsungkan pernikahan.

Ia mencontohkan keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) hanya melayani pencatatan pernikahan umat Islam, sedangkan umat non Islam diarahkan mengurus ke kantor Capil setempat.

Menurutnya, negara harus adil untuk semua penganut agama, dengan memberikan pelayanan 1 pintu. Tidak lagi 2 pintu seperti yang terjadi selama ini.

“Mohon maaf ini, namanya Kantor Urusan Agama, harusnya semua dilayani, tanpa membeda-bedakan agama. Kenapa yang non Islam harus ngurus ke Capil. Saya berharap negara adil, berlakukan 1 pintu pelayanan. Jangan ada diskriminasi, “ tandasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dindukcapil Kabupaten Rembang, Suparmin menegaskan penghapusan kolom agama belum bisa, karena pihaknya mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 tahun 2019.

Kolom-kolom di dalam KTP sudah diatur semua, sehingga instansi di daerah harus mengikuti ketentuan tersebut.

“Selama aturan itu masih berlaku dan belum ada perubahan, ya tetap mengikat. Kolom-kolom di KTP sudah ditetapkan semua melalui Peraturan Mendagri. Kewenangan untuk menghapus di pusat. Apalagi sekarang sistem informasi administrasi kependudukan, dari pusat, “ kata Suparmin.

Setelah dari kantor Dindukcapil, Sutejo berjalan kaki menyusuri Jl. Pemuda dan Jl. Kartini Rembang. Setelah itu, ia melakukan orasi sendirian di depan gedung DPRD dan Kantor Bupati.

Bagi Sutejo, aspirasi yang terpendam harus disuarakan. Soal akan dipenuhi atau tidak oleh pemerintah, ia mengembalikan kepada hati nurani pemerintah.

“Mau ditindaklanjuti atau tidak, bagi saya nggak masalah. Tapi syukur kalau penyelenggara negara mau memenuhi. Tapi saya pesimis mereka mampu memberikan keadilan, “ pungkasnya. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *