Rembang – Bupati Rembang, Abdul Hafidz meminta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) tidak salah paham, apabila nantinya banyak usulan anggaran yang dicoret.
Bupati menyampaikan hal itu ketika berlangsung forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di lantai IV Gedung Setda Rembang, hari Kamis (15 April 2021).
Ia memastikan apabila usulan program tidak memiliki nilai dalam mewujudkan visi misi Rembang Gemilang, maka akan distop.
“Jadi saya mohon maaf kalau nanti OPD misalnya yang kemarin dapat 10, kok diwenehi mok 2, Bupati sentimen. Tidak itu masalahnya, harus dipahami kita fokus di dalam memberikan anggaran kepada OPD untuk skala prioritas, “ tegas Bupati.
Termasuk dana aspirasi atau pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD, tetap akan dipantau secara selektif. Apalagi sekarang semua pengajuan harus dimasukkan terlebih dahulu ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Di dalam sistem itu mengarah pada waktu dan tujuan. Tidak memberikan nilainya sekian-sekian, jadi kami akan lebih mudah mengatur, “ imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD), Mustain menuturkan pentingnya menyandingkan antara program kegiatan dengan kekuatan anggaran, sehingga target yang ingin dituju dapat tercapai.
“Yang pertama kita butuh aman dulu. Yang kedua, ketersediaan anggaran akan kita sandingkan dengan program, biar target terealisasi. Kecuali ada gangguan tidak terduga seperti Covid-19 kemarin, “ papar Mustain.
Dalam kesempatan tersebut, akademisi dari Universitas Diponegoro Semarang, Budi Setiyono yang turut hadir memberikan sejumlah catatan atas rancangan awal RPJMD Kabupaten Rembang 2021 – 2026.
Salah satunya ia menyoroti potensi ego sektoral di birokrasi pemerintah. Menurutnya hal itu tidak perlu terjadi, jika terbangun kesadaran bersama bahwa apa yang dilakukan tujuan akhirnya untuk masyarakat.
Budi kemudian menggambarkan filosofi sepeda, ada yang menjadi sadel, roda maupun lampu. Masing-masing bagian dari sebuah sistem.
Begitu juga OPD, mempunyai letak dan kedudukan sendiri-sendiri, untuk menjalankan sistem.
“Kalau kita bicara sistem, nggak mungkin sadel ngiri dengan roda, roda nggak boleh ngiri dengan lampu. Weih peh kamu ning ngarep sombong, yo wis aku ra usah kerjo wae, nggak bisa begitu. Suatu saat nanti akan dirotasi jadi sadel, jadi roda. Asal niatnya lilahi ta’ala, nggak perlu ada ego sektoral, “ paparnya.
Budi menambahkan dengan pemahaman semacam itu, diharapkan terjadi harmonisasi antar instansi, meski mengelola anggaran yang berbeda-beda.
“Sebagaimana yang disampaikan pak Bupati tadi, nggak mungkin memenuhi semua kehendak OPD dengan kemampuan anggaran yang ada, “ pungkasnya. (Musyafa Musa).
