Bupati : “6 Lembar, 8 Lembar, Kita Tingkatkan Lagi Jadi 10 Lembar…”
Bupati Rembang, Abdul Hafidz saat berada di lapangan Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Sabtu (19/09).
Bupati Rembang, Abdul Hafidz saat berada di lapangan Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Sabtu (19/09).

Gunem – Pihak Pemerintah Kabupaten Rembang mengakui belum mampu memperjuangkan pengangkatan semua guru tidak tetap (GTT) maupun pegawai tidak tetap (PTT) menjadi pegawai negeri, karena kebijakan tersebut kewenangan penuh dari pemerintah pusat. Sebagai gantinya, Pemkab Rembang akan terus berupaya menambah tunjangan mereka.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyampaikan masalah itu, ketika mengikuti kegiatan senam dan ngopi bareng Bupati di lapangan Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem, hari Sabtu (19 September 2020). Ia mencanangkan target agar kesejahteraan GTT dan PTT semakin baik.

“Sesuai kewenangan saya, bagaimana guru GTT dan Pegawai PTT ini bisa meningkat kesejahteraannya. Yang dulu – dulu 3 lembar kita tingkatkan 6 lembar, 8 lembar, nah kita tingkatkan lagi sampai 10 lembar (Rp 1 Juta-Red), ” tuturnya.

Terkait pengangkatan pegawai negeri, Pemkab Rembang sebatas mengusulkan. Berapa kuota yang diberi, penentunya adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

“Pemerintah Kabupaten hanya sebatas mengusulkan ke Kemenpan RB melalui tes seleksi terbuka, ” imbuh Bupati.

Di sisi lain, nasib Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tahun 2019 kemarin lulus seleksi, hingga saat ini juga masih belum ada pengangkatan di semua daerah. Penyebabnya, Presiden belum mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres).

“Sehingga kita di daerah kesulitan untuk mengeluarkan SK. Kami menunggu petunjuk lebih lanjut, ” beber Hafidz.

Sementara itu seorang guru tidak tetap, Istikharoh menyampaikan terima kasih atas kebijakan Bupati Rembang, Abdul Hafidz meningkatkan tunjangan bagi kaum GTT. Sekarang per bulan sudah menerima Rp 850 ribu. Ia berharap kelak nantinya bisa setara dengan upah minimum regional (UMR) Rp 1.802.000.

“Syukur bisa setara dengan UMR. Tapi kalaupun tidak, ya terus dinaikkan Rp 1 Juta, hingga setara UMR. Semula kan hanya dapat dari fungsional. Fungsional hilang, kemudian ada dari bantuan Kesra dari Pemkab. Dapat Rp 600 ribu, kini sudah Rp 850 ribu, “ terangnya.

GTT yang bekerja di SD N Jeruk Kecamatan Pancur ini menyadari jumlah GTT se Kabupaten sangat banyak, sehingga kenaikan tunjangan tidak bisa langsung besar. Tetapi dilakukan secara bertahap. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *