Pamotan – Kalangan santri yang tergabung dalam Laskar Santri Nusantara DKC Kabupaten Rembang mengecam gerakan #2020 Ganti Bupati, karena sudah mengarah pada aksi provokatif dan rawan memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Bertempat di salah satu rumah makan di Desa Sumberejo (Gayam-Red), Kecamatan Pamotan, Jum’at sore (07 Agustus 2020), Laskar Santri Nusantara menyerukan pernyataan sikap.
Ketua Laskar Santri Nusantara DKC Kabupaten Rembang, Roshikul Ilmi mengaku prihatin atas pemasangan baliho dan banner #2020 Ganti Bupati, yang belakangan akhirnya ditertibkan Satpol PP. Selain dipasang sembarangan dengan dipaku di pohon-pohon, gerakan tersebut juga menggiring opini publik yang mengarah kampanye hitam terhadap bakal calon tertentu.
“Kita berusaha kritis melihat perkembangan dinamika politik di Kabupaten Rembang. Mohon lah jangan pakai cara-cara seperti itu, “ tandasnya.
Muhammad Nuril Anwar, dari Dewan Pakar Laskar Santri Nusantara DKC Kabupaten Rembang menilai gerakan #2020 Ganti Bupati mirip seperti ketika Pemilu Presiden 2019, yang ramai dengan gerakan #2019 Ganti Presiden. Kala itu membuat antar masyarakat pendukung terbelah sedemikian hebat, sehingga sampai muncul sebutan kecebong dan kampret bagi masing-masing pendukung calon.
Ia tidak ingin iklim politik di Kabupaten Rembang yang sudah kondusif, kemudian dirusak oleh gerakan-gerakan yang rawan mengusik sendi-sendi kerukunan.
“Gerakan ini persis seperti di Pilpres lalu, gerakan yang hingga hari ini imbasnya belum selesai. Kami nggak ingin di Kabupaten Rembang seperti itu. Bagi kita beda pilihan ndak masalah, tapi tetap damai dan Pilkada berjalan aman. Kalau gerakan #2020 Ganti Bupati dibiarkan, kami dari kalangan santri khawatir lama-lama bisa memicu kekerasan, “ beber pria warga Desa Rendeng Kecamatan Sale ini.
Di akhir kegiatan, Bidang Hukum Dan Politik Laskar Santri Nusantara, Shofwan Zaim, warga Desa Panohan Kecamatan Gunem menyampaikan 4 butir pernyataan sikap, diantaranya :
- Melihat tensi politik yang berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat, untuk itu mendorong kepada penyelenggara Pemilu, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta ulama untuk terus berperan aktif mensosialisasikan Pemilu damai dan kondusif.
- Menolak segala bentuk gerakan apa pun yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Termasuk gerakan Tagar Ganti Bupati, karena gerakan tersebut patut diduga ditunggangi kelompok intoleran.
- Menolak segala bentuk kapanye yang bermuatan kebencian, SARA dan hoax.
- Mengajak kepada seluruh masyarakat Rembang untuk terus mendukung iklim demokrasi yang sehat, melalui gerakan kampanye damai, beretika dan bermartabat.
Sebelumnya, gerakan #2020 Ganti Bupati, salah satunya sempat disuarakan oleh kelompok Paguyuban Mantan Petinggi Rembang (PMPR).
Seorang mantan Kades, Hasyim menyatakan gerakan ini murni karena kekecewaan mantan Kades yang pernah menjagokan pasangan Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto (Bupati dan Wakil Bupati saat ini-Red) untuk maju 2 periode. Namun menjelang Pilkada 09 Desember 2020, justru pecah kongsi.
“Tidak ada yang menunggangi, tapi semata-mata karena kami merasa kecewa saja. Pengin Hafidz-Bayu 2 periode, kok ini baru 1 periode sudah pecah kongsi, “ ucap Hasyim. (Musyafa Musa).
