Soal GTT Jadi Kalah – Kalahan, PGRI Punya Pandangan Beda
Guru honorer saat menggelar aksi di sekretariat DPRD Rembang, beberapa waktu lalu
Guru honorer saat menggelar aksi di sekretariat DPRD Rembang, beberapa waktu lalu.

Rembang – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) angkat suara, terkait fenomena guru tidak tetap (GTT) yang dianggap menjadi kalah – kalahan guru berstatus pegawai negeri atau aparatur sipil negara.

Ketua PGRI Kabupaten Rembang, Jumanto mengaku sempat menanyakan masalah tersebut kepada sejumlah sekolah. Menurut penjelasan pihak sekolah, mereka mengklaim tidak bermaksud ingin membebani guru honorer atau GTT. Tapi sifatnya memberikan kepercayaan bagi GTT untuk menangani pembinaan terhadap anak didik, utamanya ketika berlangsung ekstra kurikuler maupun persiapan untuk mengikuti lomba.

Apalagi jika sebuah sekolah, jumlah guru yang menjadi aparatur sipil negara terbatas dan sudah berusia lanjut, biasanya tugas – tugas di luar pembelajaran, diserahkan kepada guru honorer. Kalau muncul penilaian GTT diperlakukan diskriminatif, ia menganggap merupakan pendapat masing – masing yang beragam di tengah masyarakat.

“Di sekolah kadang guru yang ASN hanya 1 atau 2 orang, itupun sudah tua – tua dan mau pensiun. Lha mereka yang guru – guru senior itu pengin memberi kepercayaan kepada para GTT, kebetulan saja mereka lebih muda kan. Jadi bukan karena ingin membuat GTT kalah – kalahan, tapi hakikatnya memberikan kepercayaan, “ terangnya.

Jumanto menambahkan justru yang lebih penting saat ini adalah bagaimana upaya pemerintah mengakui eksistensi guru honorer dalam memajukan dunia pendidikan. Ia mencontohkan Pemerintah Kabupaten Rembang sudah memberikan tunjangan khusus bagi guru honorer. Harapannya, pemerintah provinsi maupun pusat juga ikut menerapkan kebijakan yang sama, sehingga tingkat kesejahteraan mereka menjadi lebih baik.

“Sekarang yang perlu diperjuangkan honor guru honorer. Pemkab Rembang sudah membagikan tunjangan sesuai masa pengabdian, lewat Bagian Kesra. Kalau ada tambahan dari provinsi dan pusat, setidaknya bisa sebanding dengan tanggung jawab guru honorer, meski mereka belum diangkat pegawai negeri, “ beber Jumanto.

Di jenjang SD Negeri, per tahun 2018 kemarin, jumlah guru ASN sekira 1.430 orang, sedangkan guru tidak tetap (GTT) justru jauh lebih banyak, yakni 2.293 orang. Kalau pendekatannya 1 guru mengajar 20 siswa, komposisi tersebut mencukupi. Namun saat ini dihitung berdasarkan jumlah kelas atau rombongan belajar, sehingga SD masih mengalami kekurangan guru. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *