Rembang – Tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Mustofa Bisri atau Gus Mus menyatakan organisasi Nahdlatul Ulama tidak terjun ke politik praktis. Setelah Kiai Ma’ruf Amin menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo, diharapkan mengundurkan diri dari posisi Rais Aam PBNU.
Gubernur Jawa Tengah sekaligus politikus PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengunjungi kediaman Kiai Mustofa Bisri atau Gus Mus, di kompleks pondok pesantren Roudlatut Thalibien Leteh, Rembang, Kamis malam (09 Agustus 2018).
Seusai bertemu Gus Mus, Ganjar Pranowo menyatakan kedatangannya sebatas silaturahmi biasa. Namun sempat disinggung tentang terpilihnya Rais Aam PBNU yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH. Ma’ruf Amin, menjadi calon Wakil Presiden, mendampingi Joko Widodo.
Ia sendiri dan Gus Mus sempat kaget mendengar pengumuman tersebut. Meski demikian Ganjar menilai Kiai Ma’ruf Amin figur yang cocok untuk mendampingi Joko Widodo, di tengah dinamika politik yang berkembang saat ini. Mengingat kapitalisasi agama cukup tinggi, maka diperlukan tokoh agama seperti Kiai Ma’ruf Amin.
“Kaget juga mendengar Kiai Ma’ruf Amin yang ditunjuk calon Wakil Presiden. Ya ndak apa – apa, cocok saja. Pak Ma’ruf kalau ngomong kan tenang, kalau nanti ada diksi – diksi politik yang berbau agama, pasti pak Ma’ruf akan dengan mudah menjelaskan, “ kata Ganjar.
Diminta tanggapannya, tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Mustofa Bisri menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang tidak terjun dalam politik praktis atau politik kekuasaan. Selama ini NU lebih bergerak pada politik kebangsaan dan kerakyatan.
Gus Mus sebatas mengingatkan adanya khitah Nahdlatul Ulama. Ketika seorang Rais Aam PBNU menjadi calon Wakil Presiden, maka harus mengundurkan diri.
“NU tidak ada kaitannya dengan partai politik, nggak ada kaitannya dengan politik praktis. Kalau anda jadi pengurus NU secara struktural, ya jangan bawa NU, sampeyan pribadi saja. Kalau Cawapres ya harus mundur. Kalau tidak, Rais Aam dibawah Presiden nanti. Biar dibahas oleh PBNU, “ terangnya.
Mengenai dipilihnya Kiai Ma’ruf Amin, Gus Mus tidak berhak menanggapi. Mengingat hal itu kewenangan penuh Joko Widodo bersama partai koalisinya.
“Itu kan wewenangnya pak Jokowi untuk memilih. Lha saya urusannya apa, dijak rembugan yo ora, ditakoni yo ora, “ pungkasnya. (MJ – 81).
