Rembang – Bupati Rembang, Harno memastikan anggaran yang dipakai untuk seleksi kepala dinas (jabatan pimpinan tinggi pratama/JPTP) tapi akhirnya ditunda di tengah proses, tetap akan dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, anggaran pemerintah rutin diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun. Satu rupiah pun tetap akan dipertanggungjawabkan.
Rembang – Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Abdul Rouf menegaskan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sah secara hukum.
Abdul Rouf menyampaikan hal itu, seusai menerima audiensi sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) di Ruang Paripurna gedung DPRD Rembang, Senin (5/10).
Menurut
Peringatan Plagiarisme
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 4 miliar.
