Rembang – Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Abdul Rouf menegaskan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sah secara hukum.
Abdul Rouf menyampaikan hal itu, seusai menerima audiensi sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) di Ruang Paripurna gedung DPRD Rembang, Senin (5/10).
Menurut
Rembang – Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Bupati Rembang, Harno memerintahkan jajarannya lebih aktif mencari peluang program di tingkat pusat.
Menurutnya, sekarang banyak sekali program di kementerian-kementerian yang bisa diakses langsung oleh daerah.
“Panjenengan paham
Peringatan Plagiarisme
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 4 miliar.
