Rembang – Masyarakat mendesak supaya pemerintah lebih intensif mengawasi menu makanan bergizi gratis (MBG), karena belakangan ini mulai sering ditemukan menu yang diduga tidak sesuai dengan nilai per porsi Rp 10 ribu.

“Makin ke sini, makin nggak layak budgetnya,” keluh seorang warganet di Kecamatan Sarang, sambil menunjukkan foto menu MBG, baru-baru ini.

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Bupati Rembang yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Rembang, Moch. Hanies Cholil Barro’ menyatakan kalau muncul keluhan semacam itu, perlu ada pengecekan ke lapangan.

Ia berpendapat soal penilaian per porsi, sifatnya subyektif atau masih asumsi.

“Soal itu, kita cek lagi di lapangan. Tidak semuanya 1 SPPG yang membuat dalam tanda kutip kesalahan, kemudian semua begitu (sama), kan nggak. Saya kira kalau taksiran harga per porsi kurang dari Rp 10 Ribu, itu nggak obyektif lah. Itu subyektif,” ujarnya.

Misal kalau menu tidak ada nasi, bisa diganti dengan sumber karbohidrat lain, berupa gandum, jagung atau roti.

Apalagi di dalam SPPG ada ahli gizi dan pengawas, seharusnya mereka bisa memantau pengolahan menu.

“Tentu kita tanya ke pengawasnya juga. Yang menentukan menu siapa, kan ada ahli gizi. Di dalam SPPG itu sendiri, ada banyak pihak yang terlibat. Kebetulan saya sebagai Ketua Satgas MBG baru ini, nanti kita lakukan rapat koordinasi dulu untuk langkah-langkah kedepan,” kata Wabup.

Sementara itu, Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf mendorong supaya penyaluran MBG berjalan baik secara kontinyu dan ada percepatan-percepatan, karena masih banyak siswa sekolah belum mendapatkan.

“Kita harus mendorong MBG-MBG lain berdiri, sehingga bisa segera terpenuhi kebutuhan yang ada di Kabupaten Rembang,” tandasnya.

Pada hari Senin 15 September 2025, berlangsung penyaluran MBG yang pertama kali untuk siswa SMP N 5 Rembang. MBG tersebut dipasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mondoteko. Proses distribusi berjalan lancar.

Kepala SMP N 5 Rembang, Menik Mustikatun menyampaikan jumlah siswanya sebanyak 760 anak, tersebar di 24 kelas.

Pengiriman MBG dilakukan pada jam makan siang atau istirahat kedua.

“Kalau pagi, anak sudah sarapan dari rumah dan di jam istirahat pertama, siswa jajan ke kantin dan koperasi sekolah. Siang ketika sudah mulai lapar, dapat MBG untuk bekal jam pelajaran ketujuh dan kedelapan,” terang Menik.

Di Kabupaten Rembang, menerima kuota 63 SPPG. Namun yang sudah beroperasi baru 11 SPPG. (Musyafa Musa).