Rembang – Kekurangan anggaran daerah di Kabupaten Rembang Rp 200 Miliar lebih, untuk menutupi kebutuhan rutin pada tahun 2025 ini, menjadi sorotan saat Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) di pendopo Museum Kartini Rembang, hari Kamis (27 Maret 2025).
Salah satunya kebutuhan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), belum dianggarkan 12 bulan dan disebut-sebut kurang hingga Rp 71 Miliar.
Sunarto, dari LSM Tajam mempertanyakan apa solusi Pemerintah Kabupaten Rembang, terkait defisit berkelanjutan tiap tahun.
“Pembangunan yang maju dan berkelanjutan, belum pas kalau diterapkan di Rembang, mengingat anggaran yang selalu defisit. Bagaimana solusinya,” tanya Sunarto.
Sunarto berharap penghitungan pendapatan daerah bisa lebih obyektif. Selain itu, antara Pemkab dan DPRD jangan saling ngotot menonjolkan usulan masing-masing.
“Ini menjadi isyu menarik di media. Temen-temen dari DPRD, Bupati, Wakil Bupati, istilahnya jangan saling berebut lah dengan usulan-usulannya. Tapi bagaimana merancang yang terbaik untuk pembangunan di Kabupaten Rembang,” ujarnya.
Tanggapan Bupati
Bupati Rembang, Harno menyatakan kesimpulan defisit atau surplus, kalau hal itu sudah dijalani.
Tapi pemerintahan Harno-Hanies saat ini melanjutkan anggaran dari pemerintahan sebelumnya.
“Pemerintahan awal saya ini, panjenengan sudah mendengar, siji ngomong ngene, loro ngomong ngene. Defisit atau surplus, kalau sudah dilakoni. Lha ini karena belum dilakoni,” bebernya.
Berdasarkan temuan BPK dan BPKP, banyak kebutuhan wajib yang belum dipenuhi, termasuk tanggungan-tanggungan rutin.
“Kebutuhan wajib, kebutuhan prioritas, belum diisi penuh. Bisa jadi di akhir tahun yang sudah dirancang (ditulis), tidak kebagian uang, itu yang terjadi kalau tidak ada penggeseran,” kata Harno.
Harno menimpali setelah Hari raya Idul Fitri, Pemkab dan DPRD Rembang akan duduk bersama, untuk menyelesaikan masalah tersebut, agar kebutuhan dasar lebih diutamakan.
“Saya mohon kepada pak Ketua dan anggota DPRD, ketua komisi nanti tolong bisa dijadwalkan secepatnya setelah Hari Raya, ini bisa dibahas bersama, biar ada jalan keluarnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf menyampaikan usulan-usulan yang tertuang dalam pokok pikiran (Pokir) DPRD tahun 2026 sebanyak 1.486 item.
“Harapan kami usulan tersebut menjadi prioritas untuk dianggarkan tahun 2026, baik murni maupun perubahan,” ungkapnya.
Abdul Rouf memastikan pihaknya siap duduk bersama dengan Pemkab, untuk buka-bukaan anggaran.
Muara tujuannya, demi mencukupi kebutuhan rutin dan kebutuhan prioritas masyarakat. (Musyafa Musa).
