Breaking News : Sebarkan Info Ini!! Supaya Korban Tidak Semakin Bertambah
Petugas Perhutani dari KPH Mantingan, Rembang saat memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkait pengelolaan perhutanan sosial di Desa Jukung Kecamatan Bulu, baru-baru ini.
Petugas Perhutani dari KPH Mantingan, Rembang saat memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkait pengelolaan perhutanan sosial di Desa Jukung Kecamatan Bulu, baru-baru ini.

Rembang – Masyarakat Kabupaten Rembang diminta waspada, dengan adanya aksi pungutan liar oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan bisa membantu mengurus izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial.

Diperkirakan sudah ada ratusan hingga ribuan orang di Kabupaten Rembang yang menyetor dengan nominal uang bervariasi, antara Rp 300 Ribu sampai Rp 2 Juta per orang, guna mendapatkan izin.

Tidak hanya warga biasa, tetapi banyak pula kaum pejabat maupun orang berpendidikan yang sudah setor.

Uang itu dipungut oknum tidak bertanggung jawab, berdalih untuk biaya pengukuran lahan dan administrasi. Padahal hingga bulan September 2023 ini, program tersebut belum dimulai di Kabupaten Rembang.

Sebuah video beredar ketika petugas Perhutani dari KPH Mantingan, Ismartoyo menyampaikan penjelasan kepada masyarakat di Desa Jukung Kecamatan Bulu, karena sempat terjadi pengukuran lahan Perhutani, dengan mendatangkan pihak ketiga.

Pihak Perhutani akhirnya turun langsung ke Desa Jukung, karena khawatir ada kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Jangan sampai warga mengira lahan yang sudah diukur menjadi haknya, kemudian bebas melakukan apa saja, termasuk nebangi pohon. Ini yang kita antisipasi. Kalau soal perhutanan sosial, bukan kewenangan kami, “ tuturnya.

Mengutip surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), Ismartoyo menegaskan kegiatan Perhutanan Sosial tidak dipungut biaya atau gratis. Di sejumlah daerah, bahkan sudah ada tersangka pelaku, karena kasus pungutan liar itu dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

“Termasuk ngukur-ngukur itu tidak ada biayanya, ada tim resmi yang dibentuk, ngapain bapak-bapak mendatangkan dari pihak ketiga. Sudah ada yang jadi tersangka karena narik-nariki, saya cerita di kota lain, “ tandas Ismartoyo.

Nanti kalau sudah ada waktunya program itu dimulai, menurutnya pemerintah pasti akan menerjunkan tim pengukur.

“KLHK tidak pernah memberikan izin atau persetujuan penggunaan logo KLHK kepada seseorang atau kelompok untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial. Ini program negoro pak, nanti kalau wis wayahe, akan ada tim turun, “ terang pria yang menduduki KSS Kemitraan Produktif KPH Mantingan ini.

Ismartoyo menambahkan kalau ada kelompok melakukan pendampingan tanpa izin dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, termasuk tindakan ilegal. Apalagi sampai terjadi pungutan, sama sekali bukan tanggung jawab kementerian.

Maka masyarakat jangan mudah percaya, apabila ada pihak-pihak mengklaim bisa membantu mengurus pengelolaan perhutanan sosial. Ia menyarankan lebih baik menunggu informasi resmi dari otoritas yang berwenang.

“Dalam hal seseorang atau kelompok menggunakan logo KLHK, dan apabila melakukan pungutan terhadap pelaksanaan perhutanan sosial merupakan tindakan ilegal dan bukan tanggung jawab KLHK. Jika hal itu dilakukan, dapat dipidana sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, “ bebernya.

Kegiatan perhutanan sosial ini, bentuknya masyarakat bisa mengelola lahan hutan dalam jangka waktu 35 tahun. Sifatnya mengelola, bukan memiliki lahan.

Syaratnya harus memanfaatkan lahan tersebut, dengan tanaman-tanaman yang sudah ditentukan. Rencana itu kemudian membuat warga beramai ramai ingin memperoleh izin pemanfaatan lahan.

Namun karena tidak diimbangi informasi valid, sehingga banyak yang salah paham.

“Kebetulan saya ditawari sama temen, ayo setor uang Rp 300 Ribu, ikut daftar apa nggak, biar dapat lahan hutan gratis. Cuman gitu saja, untung saya belum setor uang. Bayangkan kalau seribu orang kali Rp 300 Ribu, sudah terkumpul Rp 300 Juta lho, “ kata seorang petani di Kecamatan Sumber yang enggan disebutkan namanya. (Musyafa Musa).

News Reporter

1 thought on “Breaking News : Sebarkan Info Ini!! Supaya Korban Tidak Semakin Bertambah

Tinggalkan Balasan