Seorang Oknum Camat Diminta Meninggalkan Panggung Kehormatan Jalan Sehat PPP
Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto melakukan pengawasan jalan sehat dalam rangka Harlah PPP, Minggu pagi (15/01).
Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto melakukan pengawasan jalan sehat dalam rangka Harlah PPP, Minggu pagi (15/01).

Rembang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang memastikan tidak ada pelanggaran kampanye, dalam kegiatan jalan sehat memperingati Hari Lahir PPP ke-50 di Alun-Alun Rembang, hari Minggu (15 Januari 2023).

Namun ada seorang oknum camat yang diminta meninggalkan lokasi kegiatan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto mengatakan saat mendengar akan berlangsung jalan sehat, jauh-jauh hari pihaknya sudah bertemu dengan pengurus DPC PPP, sebagai bentuk pencegahan.

“Saat itu diterima oleh Ketua DPC PPP. Kami sampaikan apa saja yang dilarang, karena saat ini belum memasuki masa kampanye, “ bebernya.

Kemudian selama jalan sehat berlangsung, Bawaslu juga menggelar pantauan di Alun-Alun sampai selesai. Ia membenarkan ketika proses pengundian pemenang dan hiburan, memang kerap diselingi kata-kata PPP menang.

Menurutnya hal itu bukan termasuk kampanye di luar jadwal, karena definisi kampanye apabila seseorang menyampaikan visi misi dan program-program partai politik.

“Tidak memenuhi unsur kampanye, kalau sekedar kata-kata seperti itu, “ kata Totok.

Hanya saja Totok menimpali dalam kegiatan jalan sehat tersebut ada seorang oknum camat yang hadir, bahkan duduk di kursi panggung kehormatan. Setelah menerima laporan, pihaknya berkoordinasi dengan yang bersangkutan, supaya segera meninggalkan lokasi.

Ia beralasan tidak diperbolehkan, karena pegawai negeri harus menjaga netralitas. Oknum camat tersebut akhirnya mau meninggalkan tempat acara.

“Ada warga yang memberikan laporan ke kami, lalu kita cek, ternyata benar. Saat orangnya kami beritahu, ia bilang terima kasih dan pergi. Salah satu larangan pegawai negeri atau ASN adalah menghadiri acara partai politik. Masuknya pelanggaran administrasi, tapi sebelum ditindak, kami lakukan pencegahan dulu. Kebetulan saat ini belum masa kampanye,  “ terangnya.

Berdasarkan jadwal, masa kampanye Pemilu baru akan berlangsung pada tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 atau totalnya selama 75 hari. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *