Rembang – Bupati Rembang, Abdul Hafidz berharap pemerintah pusat melakukan pendataan angka kemiskinan, dengan sistem yang lebih komprehensif.
Ia mengungkapkan daerahnya dari sisi pertumbuhan ekonomi cukup bagus, kemudian angka pengangguran menurun dan pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat, tapi yang membuatnya heran, kenapa angka kemiskinan masih tinggi.
Hafidz menyoroti pendataan angka kemiskinan, yang mengacu sistem sampling area.
“Ngeblok-ngeblok di berbagai kawasan yang telah ditentukan, “ tuturnya.
Ia menyebut di Kabupaten Rembang terdapat 205 ribu kepala keluarga (KK). Namun yang disampling hanya sekira 790 kepala keluarga. Menurutnya, kalau semua KK diverifikasi akan jauh lebih baik, supaya mendapatkan data akurat.
“Kami punya perangkat sampai ke pelosok desa. Misal data di Dinas Sosial itu, bisa dilihat sebuah KK, punya ayam berapa, kerjanya apa, lahan sawah berapa, jelas semua, “ terangnya.
Belum lagi muncul kecenderungan ketika petugas pencacah wawancara, sering ada warga mampu, tetapi memberikan jawaban seakan-akan dirinya keluarga tidak mampu.
“Saya pernah dengar sendiri soalnya. Orang yang disampling mampu, tapi ngaku miskin. Punya apa, bilangnya nggak punya. Apa nggak lebih baik, yuk kita duduk bersama, ada tim gabungan, langsung turun ke desa-desa. Kalau hal ini bisa diterapkan, saya yakin angka kemiskinan turun, “ tandas Bupati.
Menurutnya, angka kemiskinan memang sempat turun, tapi kembali naik setelah ada pandemi Covid-19.
Fokus pemerintah masih penataan rumah tidak layak huni (RTLH), targetnya 4 – 5 ribu unit per tahun. Sedangkan bebas buang air besar (BAB) sembarangan atau program jambanisasi sudah tuntas.
“Kabupaten Rembang untuk jambanisasi tercepat nomor 2 se Jawa Tengah, setelah Kabupaten Boyolali. Apakah itu termasuk indikator kemiskinan atau tidak, yang jelas bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa gunanya punya uang, tapi nggak punya WC. Punya uang, tapi rumah tidak layak, kan gitu mas, “ tuturnya.
Hafidz menambahkan Kabupaten Rembang juga menjadi sasaran salah satu daerah percontohan untuk menangani kemiskinan ekstrim, dari program pemerintah pusat.
Kalau program itu berjalan lancar, ditargetkan angka kemiskinan pada tahun 2024 mendatang, akan mampu turun pada angka 7,8 %.
“Posisi kemiskinan di Kabupaten Rembang pada Maret 2021, sebanyak 101,4 ribu orang atau 15,8 %. Kami kebetulan menjadi daerah percontohan penanganan kemiskinan ekstrim. Hitung-hitungan kami di tahun 2024, tinggal 7,8 %, “ beber Hafidz.
Sementara itu, Ketua DPRD Rembang, Supadi sependapat dalam pendataan kemiskinan, pemerintah menerapkan kebijakan yang tepat sasaran dan selalu melibatkan elemen terdekat, seperti RT dan desa.
“Kalau dilihat di tingkat bawah, yang agak mencolok kemiskinan ekstrim. Misal kaum lanjut usia tidak punya penghasilan tetap sehari-hari, warga tidak mampu karena disabilitas dan nggak bisa bekerja. Hal-hal seperti itu, mohon kiranya Pemkab fokus memprioritaskan. Minimal biaya hidupnya terjamin, “ kata Supadi. (Musyafa Musa).
