BPJS Kesehatan Membengkak, Bupati Heran Tak Sesuai Perkiraan
Warga di Rembang berobat ke RSUD dr. R. Soetrasno Rembang.
Warga di Rembang berobat ke RSUD dr. R. Soetrasno Rembang.

Rembang – Anggaran Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menanggung BPJS Kesehatan semakin membengkak.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menjelaskan total warganya sebanyak 640 ribuan orang. Dari jumlah itu, 380 ribuan orang sudah ditanggung pemerintah pusat melalui penerima bantuan iuran (PBI).

Pemkab Rembang kemudian mengalokasikan Rp 20 Miliar, untuk menanggung BPJS Kesehatan 37 ribu warga tidak mampu yang belum tercover pemerintah pusat.

Semula dikira sudah mencukupi, tapi lama kelamaan terus bertambah, sehingga kelebihannya belum bisa ditanggung.

“Yang dapat PBI 380 ribuan, kemudian sama yang lain-lain totalnya 525 ribuan mendapatkan BPJS. Untuk yang tidak mampu, kita alokasikan 37 ribu orang. Saya kira dari 37 ribu itu nggak terpakai, paling cuma 5 ribu ada atau tidak. Itung-itungan saya, masak warga 640 ribuan, yang tidak mampu kok lebih dari 400 ribu, kan nggak mungkin. Heran saya, nggak masuk akal, “ bebernya.

Bupati menambahkan Pemkab Rembang tahun ini menambah anggaran, agar bisa menjangkau warga tidak mampu sebanyak 40 ribu orang, termasuk untuk mengakomodir masyarakat yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), namun kartu BPJS nya dinonaktifkan.

“Yang kemarin belum terakomodir, termasuk kaum difabel, bapak ibu kepala desa segera mendaftarkan. Insyaallah tahun ini akan kita akomodir, “ kata Bupati.

Disamping Bupati juga mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi pembebasan biaya bagi warga yang menjalani perawatan di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, selama pasien tersebut warga tidak mampu. Menurutnya, pasien seperti ini hampir setiap hari ada, sehingga ia harus menerbitkan surat rekomendasi.

“Saya juga punya cadangan lain, kalau warga tidak mampu semula punya BPJS tapi dinonaktifkan oleh BPJS, dirawat di RSUD saya pastikan kita bebaskan dari biaya. Tiap hari ada 2,3,4 orang, nggak berhenti. Ini kebijakan yang kami ambil, “ imbuhnya.

Namun Hafidz turut menekankan jangan sampai warga dari keluarga mampu, tapi justru mengajukan pembebasan biaya di rumah sakit.

“Maka salah satu syaratnya juga melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa setempat. Biar kalau ada apa-apa, Bupati tidak disalahkan, “ pungkas Hafidz. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan