Banyaknya Rangkap Jabatan Dipertanyakan, Bupati : “Bukan Kesengajaan, Tapi Karena…”
Kantor Bupati Rembang.
Kantor Bupati Rembang.

Rembang – Fraksi Karya Indonesia Sejahtera (KIS) DPRD Rembang, menyoroti banyaknya rangkap jabatan di jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang.

Juru bicara Fraksi Karya Indonesia Sejahtera, Anjar Krisniawan menyatakan kondisi tersebut menunjukkan tata kelola pemerintahan yang kurang baik.

Pihaknya khawatir akan berdampak tidak tercapainya program-program yang telah disusun Pemkab Rembang.

Solusi Keluhan Lambung

Ia menggambarkan sektor pendidikan, kesehatan masyarakat dan angka kemiskinan saat ini, membuat indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Rembang turun.

“IPM tahun 2019 70,15, kemudian tahun 2020 turun menjadi 70,02 %. Artinya ada penurunan 0,13 %. Pemkab Rembang harus lebih fokus terhadap bidang-bidang yang dibutuhkan masyarakat, “ papar Anjar.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menanggapi banyaknya jabatan kosong di birokrasi pemerintah, bukan disengaja. Tapi karena ada aturan dari pemerintah pusat, kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi/promosi jabatan 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, hingga 6 bulan sesudah dilantik.

“Jadi bukan karena kesengajaan, tapi terbentur regulasi aturan, “ ujarnya.

Menurut Hafidz, kekosongan jabatan di Kabupaten Rembang sebanyak 63 posisi. Jika dibandingkan dengan daerah tetangga, di Kabupaten Blora lebih banyak, mencapai 125 jabatan kosong.

“Sini relatif lebih sedikit, Kabupaten Blora ada 125. Kita hanya 63 atau separuhnya. bahkan ada yang sampai 200 lebih kosong, jadi ini di mana-mana sama, “ beber Bupati.

Hafidz memastikan setelah tanggal 27 Agustus 2021, pihaknya akan melakukan pengisian kekosongan jabatan, guna memperlancar roda pemerintahan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Kami mohon dukungannya dari DPRD, setelah tanggal 27 Agustus akan kita isi semua, agar pemerintahan bisa berjalan efektif, “ tandasnya.

Abdul Hafidz menambahkan khusus pendidikan, kesehatan dan kemiskinan, Pemkab Rembang memiliki komitmen tinggi untuk menangani. Ia beralasan anggaran pendidikan dialokasikan minimal 25 % setiap tahun. Soal penurunan indeks pembangunan manusia (IPM), baginya lebih disebabkan imbas pandemi Covid-19.

“Memang IPM kita turun sedikit, secara nasional turun, turun semua. Kita memang dulu belum tinggi, jadi posisi kita kalah dengan Pati dan Kudus. Namun masih di atas Kabupaten Blora, “ pungkas Bupati. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *