Rembang – Aspirasi masyarakat yang diusulkan ketika masa reses DPRD maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Jawa Tengah, total nilainya diperkirakan mencapai Rp 400 an Triliun lebih. Tapi usulan itu sangat tidak sebanding dengan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat, Abdul Aziz, saat talk show di Radio R2B Rembang, Senin pagi (15 Maret 2021) menjelaskan tahun ini saja kekuatan anggaran Jawa Tengah hanya pada angka Rp 26 Triliun.
Ketika masa reses DPRD antara tanggal 14 – 21 Maret 2021, dirinya mengaku menerima banyak usulan. Maka harus benar-benar dipetakan, mana yang masuk skala prioritas.
“Jawa Tengah dengan penduduk 36 Juta orang, cuma memiliki APBD Rp 26 Triliun. Kita nggak lebih baik dari Jawa Timur. Makanya kalau usulan dari bawah belum terakomodir, ya mohon bersabar. Semoga dengan kesabaran, akan mendatangkan berkah di lain waktu, “ ujarnya tersenyum.
Politisi PPP dari Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Rembang ini berpendapat mestinya pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah bisa dinaikkan lagi. Ia membandingkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022, PAD diproyeksikan sebesar Rp 18 Triliun, dengan estimasi dampak pandemi Covid-19 sudah mereda. Tapi belakangan PAD hanya dipathok kisaran angka Rp 15,4 T, sehingga terpautnya masih cukup besar.
“Saat rapat Badan Anggaran, saya menyampaikan ini caranya masih terlalu konservatif. Dibilang optimis, optimis, tapi menurut saya pesimis kalau di angka seperti itu. Mestinya bisa dipathok lebih tinggi, biar kita mempunyai kemampuan anggaran lebih baik, untuk mendukung terlalu banyaknya aspirasi yang masuk ke sistem perencanaan kita, “ papar politisi yang akrab disapa Gus Aziz ini.
Sementara itu, Supriyanto, anggota Komisi C Bidang Pendapatan DPRD Jawa Tengah membenarkan efek pandemi memang turut berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Tengah. Saat ini saja, dari total PAD kisaran Rp 15 Triliun, Rp 11 Triliun diantaranya bersumber dari pajak. Maka ia mengajak supaya masyarakat tetap disiplin membayar pajak.
“Mulai pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan dan pajak yang lain, PAD paling besar dari situ. Kita bahasanya metani, sektor-sektor mana saja yang bisa digenjot lagi pendapatannya, “ tutur politisi Golkar dari Kayen, Kabupaten Pati tersebut.
Dalam talk show itu juga disinggung adanya alokasi anggaran melalui pokok-pokok pikiran DPRD Jawa Tengah, untuk menjembatani kepentingan kegiatan masyarakat di konstituen masing-masing. Per orang Rp 5 Miliar, kalau dikalikan dengan 120 anggota DPRD Jawa Tengah, totalnya Rp 600 Miliar.
“Kalau pengajuan proposal dari warga, ya akhir bulan Maret ini diharapkan selesai. Untuk kita teruskan pada APBD tahun 2022. Tapi saya akui memang sudah full, terutama dari desa-desa yang anggarannya habis untuk penanganan Covid, “ terang Gus Aziz diamini Supriyanto. (Musyafa Musa).
