Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2021 ini menggelontorkan dana Rp 5,2 Miliar, untuk membangun Mall Pelayanan Publik Terpadu.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengungkapkan rincian anggaran tersebut meliputi Rp 4,5 Miliar untuk bangunan gedung dan Rp 790 Juta guna pengadaan sarana pra sarana pendukung. Ia membenarkan jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain, anggaran tersebut masih relatif kecil.

“Sudah akan kita mulai tahun ini. Kalau lihat angka itu, menurut saya besar. Tapi jika dibandingkan dengan daerah lain sangat kecil. Pandeglang, Banten sampai Rp 10 M. Bahkan ada yang sampai Rp 20 M, 25 M, “ tuturnya.

Bupati menambahkan sudah ada 25 instansi yang siap bergabung ke dalam Mall Pelayanan Publik Terpadu, untuk melayani sekira 306 jenis pelayanan kepada masyarakat.

“Nanti hanya 1 gedung, perizinan apa saja ada di situ. Ngurus surat-surat enak. Kalau bisa layanan pernikahan juga, coba Kementerian Agama dijajaki “ imbuh Hafidz.

Ia memerintahkan kepada pihak Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja untuk menyiapkan sistemnya, karena ditargetkan pada bulan Desember 2021, Mall Pelayanan Publik Terpadu sudah bisa dilaunching. Baginya yang paling penting, pelayanan mudah, cepat dan bebas pungutan liar.

“Kita sudah pernah studi banding ke Banyuwangi, Jawa Timur. Mungkin bisa dikolaborasi dengan Surabaya. Biar menemukan titik yang lebih bagus. Mall Pelayanan Publik untuk menunjukkan bahwa pemerintah hadir, mempermudah pelayanan masyarakat, “ tandasnya.

Mall Pelayanan Publik Terpadu direncanakan menempati bekas Gedung PGRI, pinggir jalur Pantura Semarang – Surabaya, sebelah utara Alun-Alun Rembang.

Anggaran Rp 4,5 M, akan dipakai untuk merehab dan memoles (make over) bangunan yang sudah ada.

“Gedung tidak dirobohkan, namun yang semula 2 lantai akan ditambah menjadi 3 lantai, ” rinci Arif Dwi Sulistya, Kepala Bagian Protokoler Dan Komunikasi Pimpinan Daerah. (Musyafa Musa).