Bawaslu Deteksi 6 Orang, Dari Kades Hingga Pegawai Negeri. Soal Apa ?
Staf Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pantauan media sosial, Selasa (27/10).
Staf Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pantauan media sosial, Selasa (27/10).

Rembang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang mendeteksi dugaan 6 orang tidak netral dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Keenamnya meliputi 2 orang oknum pegawai negeri (aparatur sipil negara/ASN), 2 orang oknum kepala desa dan 2 oknum perangkat desa.

Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto menjelaskan informasi tersebut diperoleh berdasarkan foto maupun video yang bersangkutan bersama dengan salah satu calon, beredar luas di media sosial. Mulai momen ikut rapat, hingga pentas musik.

Karena informasi semacam itu belum utuh, maka pihaknya harus melakukan pendalaman dan mengumpulkan bukti-bukti. Setelah lengkap, Bawaslu akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan penelusuran. Khusus penelusuran, diberi waktu 7 hari.

“Kami kan nggak tahu dia siapa, kejadian di mana, kapan dan peristiwa sesungguhnya seperti apa. Makanya perlu kita dalami lebih lanjut. Kalau hasil penelusuran mengarah pada pelanggaran, baru kita tetapkan menjadi temuan, “ kata Totok, Selasa (27 Oktober 2020).

Manakala pegawai negeri biasa, terbukti tidak netral, Bawaslu sebatas memberikan hasil kajian dan diteruskan kepada pimpinan pegawai negeri tersebut, untuk bahan menjatuhkan sanksi.

Tapi jika merupakan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara (ASN) terbukti menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sesuai pasal 71 Undang-Undang Pilkada, bisa dijerat hukuman pidana. Ancaman hukumannya diatur pada pasal 188, dengan pidana minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan, denda minimal Rp 600 ribu dan maksimal Rp 6 Juta.

“Untuk menentukan pelanggaran pidana atau bukan, kita tidak sendiri. Tapi dibahas bersama pihak Kejaksaan Negeri dan kepolisian yang tergabung dalam tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), apakah unsur-unsurnya terpenuhi, “ terangnya.

Lebih lanjut Totok mengajak warganet/netizen lebih bijak berkomentar di media sosial, jangan sampai menimbulkan fitnah atau hoax, yang akhirnya merugikan pihak-pihak lain.

Ia mencontohkan di facebook sempat muncul sekira 5 orang wanita berfoto dengan salah satu calon, kemudian kelima orang tersebut dibundari wajahnya dan dikatakan sebagai pegawai negeri terindikasi tidak netral. Padahal setelah ditelusuri, ternyata hanya 1 pegawai negeri.

“Kalau sudah beredar seperti ini kan kasihan yang lain. Makanya mohon masyarakat dalam menggunakan Medsos lebih bijak, agar tidak timbul fitnah, “ pungkasnya. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *