Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang menggelontorkan dana Rp 36 Milyar, untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 19.113 keluarga penerima manfaat (KPM).

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyampaikan hal itu saat launching BLT dari dana kabupaten, sekaligus penyerahan secara simbolis, di halaman kantor PD. BPR BKK Lasem, Jum’at pagi (22 Mei 2020). Bupati menjelaskan penyaluran bantuan sosial untuk mengurangi dampak Covid-19 berlangsung secara bertahap. Mulai dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial, kemudian BLT dana desa dan baru BLT dana kabupaten.

“Jadi ini secara berjenjang. Tidak bisa hari ini semua langsung dapat, jadi ada prosesnya. Lha khusus BLT dana Pemkab Rembang ini sudah dimulai. Mohon para camat mensosialisasikan kepada kepada kepala desa, biar diteruskan ke tingkat bawah, “ terang Hafidz.

Abdul Hafidz memperinci BLT dari dana Kabupaten Rembang ini besarannya Rp 200 ribu per bulan, disalurkan untuk 9 bulan. Pencairan bantuan melalui PD. BPR BKK Lasem maupun kantor cabangnya yang tersebar di kecamatan. Hafidz memerintahkan kepada manajemen PD. BPR BKK Lasem, mempercepat pencetakan buku tabungan bagi penerima bantuan, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ditargetkan pekan depan, pencetakan 19 ribuan buku tabungan bisa tuntas.

“Jika buku tabungan 19 ribu ini mungkin BKK belum siap semua, tetapi rekening korannya sudah ada. Ini yang rawan menjadi pertanyaan masyarakat, karena tidak tahu seolah-olah mereka yang dapat ini tidak dapat, ini yang jadi masalah. Maka saya minta untuk disosialisasikan, pasti dapat, ” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang, Sri Wahyuni membeberkan 19.113 KPM penerima BLT Kabupaten, rinciannya meliputi Kecamatan Bulu 769 KPM, Gunem 363 KPM, Kaliori 790 KPM, Kragan 2.491 KPM, Lasem 1.263 KPM, Pamotan 917 KPM, Pancur 116 KPM. Kemudian Kecamatan Rembang 2.768 KPM, Sale 699 KPM, Sarang 3.306 KPM, Sedan 2.231 KPM, Sluke 1.163 KPM, Sulang 1.319 KPM dan Kecamatan Sumber 818 KPM.

Setelah BLT dana kabupaten, nantinya warga tidak mampu yang masih belum tercover akan diusulkan melalui jaring pengaman sosial (JPS) Provinsi Jawa Tengah. (Musyafa Musa).