Kapolres Rembang Ganti Personil : Inilah Sosok Pejabat Baru, Pejabat Lama Pindah Ke Mana ??
Kapolres Rembang akan berganti personil baru, dari AKBP Muhammad Solikhin Fery kepada AKBP Rezkhy Satya Dewanto.
Kapolres Rembang akan berganti personil baru, dari AKBP Muhammad Solikhin Fery kepada AKBP Rezkhy Satya Dewanto.

Rembang – Jabatan Kapolres Rembang berganti personil baru. Hal itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri tertanggal 20 November 2026.

Tidak hanya Kapolres Rembang, tetapi di jajaran Polda Jawa Tengah, total terdapat 21 perwira menengah dimutasi, termasuk 12 Kapolres.

Kapolres Rembang saat ini, AKBP Muhammad Solikhin Fery, akan pindah tugas menjadi Kapolres Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, sebuah daerah yang ditempati Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sedangkan Kapolres Rembang yang baru, AKBP Rezkhy Satya Dewanto, sebelumnya menjabat Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Kalimantan Timur.

Kedua perwira menengah tersebut, sama-sama berusia 40 tahun.

Kasi Humas Polres Rembang, Ipda M. Ansori ketika dikonfirmasi membenarkan penggantian jabatan Kapolres Rembang.

“Ya betul mas (ada pergantian),” terangnya, Jum’at malam (22 November 2026).

Ansori menambahkan untuk secara resmi penggantian, menunggu serah terima jabatan (Sertijab).

“Masih nunggu. Untuk pelaksanaan Sertijab, belum ada informasi mas,” kata Ansori.

Pergantian Kapolres Rembang menjadi menarik, karena pejabat saat ini AKBP Muhammad Solikhin Fery, sebenarnya belum genap 4 bulan menempati posisi Kapolres Rembang, atau tepatnya sejak tanggal 30 Juli 2026 lalu.

Sedangkan AKBP Rezkhy Satya Dewanto, sebelumnya pernah menduduki Kasat Lantas Cirebon Kota, Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur, kemudian bergeser Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Kaltim. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 4 miliar.