Penurunan Angka Kemiskinan Hanya 0,5 %, Begini Hasil Evaluasinya
Potret warga miskin di Kab. Rembang.
Potret warga miskin di Kab. Rembang.

Rembang – Penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang sepanjang tahun 2019 belum sesuai harapan. Pemkab Rembang masih mempunyai tanggungan PR, untuk mengejar target sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Bupati Rembang, Abdul Hafidz, di sela-sela pelantikan pejabat di lantai IV Gedung Setda Rembang, Selasa (07 Januari 2020) membeberkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 angka kemiskinan hanya turun 0,5 %. Berbeda dengan tahun 2018, penurunan angka kemiskinan mencapai 2,9 %, atau tepatnya 15,41 % (97,44 ribu orang) dari total penduduk.

Artinya, posisi sekarang angka kemiskinan 14,9 %. Padahal ia menargetkan sampai akhir masa jabatan Februari 2021, kemiskinan bisa turun hingga 11-12 %.

“Kita masih punya hutang 2,9 % untuk menurunkan kemiskinan. Masih ada APBD tahun 2019 dan 2020, semoga bisa dikejar. Paling tidak  mendekati target di RPJMD, “ ungkap Hafidz.

Penurunan hanya 0,5 % selama tahun 2019 sudah dievaluasi. Seusai berkoordinasi dengan BPS, Hafidz menduga BPS belum merekam semua yang dilakukan Pemkab Rembang. Maka ia mendorong jajarannya untuk aktif memberikan data kepada BPS, sehingga terjalin sinergitas.

“Diminta atau tidak, berikan data kepada BPS di semua aktivitas sosial, ekonomi maupun politik. Saya berharap outputnya nggak hanya turun 0,5 %, tapi bisa 1 koma atau bahkan 2 koma, “ terangnya.

Sementara itu untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang selama tahun 2019 mencapai 5,8 %. Angka itu turun jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang menembus 6,26 %. Menurut Bupati, salah satu sebabnya dipicu faktor larangan jaring cantrang, berimbas pada aktivitas melaut para nelayan.

“Memang pertumbuhan ekonomi 5,8 % masih di atas pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi maupun pusat. Tapi kita ingin tahun 2020 ini, pertumbuhan ekonomi semakin baik, “ tegas Hafidz.

Selain masih fokus pada penataan rumah tidak layak huni dan program pemberdayaan, Pemkab Rembang nantinya juga berupaya membuka seluas-luasnya peluang kerja, agar pendapatan masyarakat ikut meningkat. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *