Fokus Prioritas Kebijakan, Kab. Rembang Ditargetkan Menyodok Ke Papan Tengah
Rumah tidak layak huni di Kabupaten Rembang.
Rumah tidak layak huni di Kabupaten Rembang.

Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang tetap akan memfokuskan penataan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai prioritas kebijakan, karena masalah tersebut menyumbang angka kemiskinan.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz membeberkan pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membantu penataan rumah tidak layak huni per desa, 3 unit. Kalau ditotal dengan sumber-sumber lain, seperti dari anggaran Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, pemerintah pusat, maupun dari BUMN/BUMD, totalnya sudah 4.800 an unit rumah tidak layak huni berhasil dibedah. Nilai anggaran yang digelontorkan Rp 50 Miliar lebih.

“Total jenderal ada 4.800 an rumah yang sudah dibedah. Total biayanya Rp 50 Miliar lebih. Dinggo tuku dawet, walah yo ngebeki jagat, “ kata Bupati.

Abdul Hafidz menimpali hingga saat ini masih ada sekira 23 ribuan rumah tidak layak huni. Ia prihatin ketika ke desa-desa, masih sering menjumpai rumah warga tidak mempunyai kamar, bahkan menjadi satu dengan ternak. Jika nantinya rumah tidak layak huni semakin berkurang, ranking kemiskinan Kabupaten Rembang diharapkan bisa membaik. Kalau semula urutan 7 terparah dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa tengah, targetnya bisa menembus papan tengah.

“Masih banyak rumah nggak punya kamar atau orang yang punya jadi satu tidurnya dengan wedus sama pitik. Kalau seperti itu bagaimana kesehatannya. Muda-mudahan bantuan dari provinsi mengalir terus, kita ingin Kabupaten Rembang bisa menjadi daerah papan tengah di jawa Tengah, “ imbuhnya.

Sementara itu, hasil pengumpulan informasi dari sejumlah warga penerima bantuan rumah tidak layak huni berharap supaya Pemkab Rembang meningkatkan pengawasan, selama pencairan bantuan. Bantuan biasanya berupa bahan material bangunan senilai rata-rata Rp 10 Juta, dan tidak berbentuk uang tunai.

Mereka menghendaki jangan sampai ada pemotongan bantuan, karena akan sangat menyusahkan warga miskin yang menjadi sasaran program penataan RTLH. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *