Rembang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Farhani melontarkan pantun mengejutkan, pada akhir memberikan sambutan penyaluran insentif guru Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dan TPQ di Pendopo Museum Kartini Rembang, Senin (08 April 2019).

Sebelum salam penutup, Farhani mengucapkan pantun “Jokowi Berbaju Putih, Cukup Sekian Dan Terima Kasih”. Reaksi tamu undangan yang hadir pun beragam. Ada yang tertawa sambil tepuk tangan, ada pula yang kaget, tapi mayoritas tamu terdiam. Sejumlah guru mengaku tak mengira akan muncul pantun semacam itu, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan resmi pemerintahan, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kampanye presiden.

Seusai acara, Farhani kepada sejumlah awak media mengelak mendapatkan titipan berkampanye, sehingga mesti memunculkan pantun Jokowi. Ia berkelit, sekaligus buru-buru mengganti kalimatnya. Farhani mengklaim dirinya bukan berkampanye, karena tidak ada unsur ajakan.

“Ya sekarang tak ganti saja, wartawan berkaos putih. Cukup sekian dan terima kasih. Makanya ini saya klarifikasi. Saya nggak mengajak kok. Biasa ketika ada sesepuh berbaju putih, pak Ketua MUI berbaju putih, saya jadikan pantun seperti itu. Jadi nggak perlu saya ulang, “ kata Fahani.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto menuturkan sesuai regulasi aturan, seorang aparatur sipil negara (ASN) wajib menjunjung tinggi netralitas. Ketentuan kampanye juga diatur detail, salah satunya berisi ajakan nyoblos. Kalau tidak ada, artinya bukan masuk kategori kampanye. Namun sebagai pejabat publik, ia mengimbau berhati-hati menggunakan pernyataan yang bisa mengarah pada keberpihakan.

“ASN dilarang mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan pada peserta Pemilu. Bisa seperti ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang. Etika-etika itu bagi seorang ASN bisa memilah milih kalimat yang sensitif. Kenapa pak Kakanwil Kemenag harus memilih kata pak Jokowi, mestinya banyak kalimat lain yang bisa ia gunakan. Memang dari perspektif UU Pemilu, nggak masuk, “ terangnya.

Totok menambahkan pihaknya sudah melayangkan surat imbauan kepada jajaran Pemkab Rembang maupun instansi vertikal, BUMN dan BUMD di Kabupaten Rembang, supaya tidak menguntungkan salah satu peserta Pemilu. Pada masa seperti sekarang, diharapkan mereka peka terhadap perkembangan situasi. (Musyafa Musa).