Rembang – Warga mendesak supaya kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan polisi di Kabupaten Rembang serius berkomitmen menjaga netralitas, dalam Pemilu serempak 17 April 2019.
Guntur, seorang warga di Sale mengeluhkan fenomena di sejumlah daerah, ketika Bupati dan polisi diduga condong mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ia menyesalkan manakala ada kepala daerah terang-terangan menyampaikan dukungan, karena sejatinya kepala daerah milik seluruh masyarakat. Begitu juga polisi, selaku pelindung dan pengayom masyarakat, tidak elok mendukung pasangan tertentu. Jika hal itu terjadi, Guntur khawatir kepercayaan masyarakat akan luntur.
“Akhir-akhir ini ada pimpinan daerah dan polisi di sejumlah daerah cenderung nggak netral. Untuk di Rembang, kami mohon komitmen dari pak Bupati dan pak polisi untuk tetap netral. Kalau nggak netral, kepercayaan masyarakat akan luntur, “ ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Satuan Lalu Lintas, AKP Roy Irawan yang mewakili Polres Rembang mengklaim sampai saat ini tidak ada arahan pimpinan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Kalau beberapa waktu lalu, polisi sempat menggelar Millenial Road Safety Festival dan memajang gambar Joko Widodo, semata-mata kapasitasnya sebagai Presiden, bukan sebagai kontestan Pemilu. Menurut Roy, gerak langkah polisi saat bertugas selalu dipantau oleh pengawas internal, sehingga tidak bisa sembarangan.
“Jujur saja, kami sampai saat ini tidak ada pimpinan yang mengarahkan untuk dukung mendukung. Arahannya jelas, kita bersikap netral, sukses mengamankan Pemilu. Yang kegiatan Milenial Road Savety Festival, sudah kami koordinasikan dengan Bawaslu. Kala itu tanpa ada tanda nomor, “ beber Roy.
Sementara itu, Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyatakan tiap kali menghadiri pengajian, dirinya sama sekali tidak pernah menyinggung pilihan politik dalam Pemilu. Ia sebatas mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilih saat tanggal 17 April mendatang.
“Pas sholawatan, pas pengajian hampir tiap malam, kalau kita mau bicara politik luar biasa. Pengunjung jumlahnya ribuan, tapi saya tidak mau menyinggung soal politik. Saya paling hanya minta beda pilihan monggo, yang penting tetap rukun, “ kata Hafidz.
Hafidz menegaskan dirinya menolak ketika diminta menjadi juru kampanye. Tanpa dirinya harus bersuara, masyarakat sudah tahu partainya mendukung siapa. Ia enggan jadi juru kampanye, karena menghindari kemungkinan politisasi dari pihak-pihak tertentu.
“Saya menghindari goreng-gorengan mas. Saya ini sudah berusaha maksimal saja, masih ada yang menggoreng kok. Kalau ada pertanyaan, lha partainya kan jadi pendukung kok nggak mau jadi Jurkam, ya tak walik. Tanpa saya jawab sudah tahu, semua orang sudah tahu, “ tandas Sekretaris DPC PPP ini.
Hafidz menambahkan apabila ada aparatur sipil negara (ASN) di jajarannya terang-terangan mendukung calon tertentu dan tidak netral, ia meminta untuk segera dilaporkan. Pihaknya berjanji akan memberikan sanksi tegas. (Musyafa Musa).
