Kenapa IPM Kabupaten Rembang Rendah, Bupati Buka – Bukaan
Dua pelajar di daerah terpencil di Kecamatan Bulu, Rembang ini diantar sekolah oleh orang tuanya.
Dua pelajar di daerah terpencil di Kecamatan Bulu, Rembang ini diantar sekolah oleh orang tuanya.

Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang mengungkap kenapa indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Rembang masih rendah.

Saat kegiatan sarasehan pendidikan di lantai IV Gedung Sekretariat Daerah (Setda) hari Sabtu (03/11), Bupati Rembang, Abdul Hafidz menuturkan hal itu karena jumlah perguruan tinggi minim. Ketika masyarakat kian banyak mengenyam pendidikan tinggi, perlahan IPM akan naik. Dibandingkan daerah tetangga, posisi IPM Kabupaten Rembang saat ini di bawah Kabupaten Kudus, namun di atas Kabupaten Blora dan Pati. Jika mengacu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), IPM Kabupaten Rembang harus mencapai 7,8, sehingga perlu ada percepatan.

Salah satu solusinya, Pemkab bekerja sama dengan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, membuka aktivitas perkuliahan di Kabupaten Rembang melalui program studi di luar kampus utama (PSDKU). Dari target 60 orang mahasiswa, pada pembukaan pertama ini sudah terjaring 57 orang.

“Kenapa Undip kita datangkan ke sini, salah satunya ya itu biar IPM terdongkrak. Program studi pertama yakni manajemen. Target IPM 7,8 itu lumayan tinggi, jadi butuh support kita bersama, “ tutur Hafidz.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang, Ahmad Sururi menyampaikan pemerintah sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 %. Hal itu menunjukkan bahwa dunia pendidikan sangat menjadi perhatian. Karena pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, Sururi mengajak stake holder terkait semangat ikut menopang. Termasuk dari unsur komite sekolah.

“Ini kan menunjukkan pendidikan sangat urgent bagi kehidupan kita. Karena itu pula, kami mengadakan sarasehan dan diskusi penguatan peran serta komite sekolah dan madrasah, dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Rembang, “ bebernya.

Ratusan orang hadir dalam sarasehan tersebut, meliputi perwakilan guru, kepala sekolah dan komite sekolah. Berbagai hal sempat mencuat selama sarasehan. Termasuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP dan MTS, harus sudah 100 % pada tahun 2019. Diharapkan tidak ada lagi sekolah yang mengikuti ujian secara manual, karena alasan kendala komputer minim. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *