Rembang – Fraksi di DPRD Rembang sudah membubuhkan tanda tangan menolak Pasar Rembang dipindah, sebagai bentuk dukungan untuk pedagang. Namun peta tersebut masih memungkinkan bisa berubah.
Wakil Ketua Fraksi Karya Sejahtera, Gatot Paeran menyatakan sementara ini pihaknya menampung aspirasi dari pedagang. Karena keinginan mereka seperti itu, sebagai wakil rakyat harus mengakomodir. Tapi tidak menutup kemungkinan, DPRD juga akan meminta pendapat dari masyarakat umum.
Dua kepentingan tersebut akan dipadukan dengan rencana Pemkab Rembang, guna menentukan kebijakan idealnya seperti apa.
“Aspirasi yang ada dari pedagang ini ditindaklanjuti dulu. Memungkinkan masyarakat umum punya keinginan lain. Nanti dua kepentingan kita akomodir, dipadukan dengan rencana Pemkab Rembang. Yang bagus bagaimana kan gitu, “ kata politisi Golkar ini.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD Rembang, Bisri Kholil Laquf menyatakan fraksinya, Fraksi Kebangkitan Bangsa termasuk yang mendukung keinginan pedagang pasar. Ia beralasan kalau pasar dipindah, akan semakin banyak tempat bersejarah di Kabupaten Rembang yang hilang. Menurutnya, cukup mengherankan kalau pemerintah tetap ngotot memindah pasar. Manakala muncul persoalan got buntu, bau tidak sedap dan pedagang meluber di jalan raya, menjadi tugas Pemkab Rembang untuk mengatasi.
“Pedagang harus didengar, karena mereka pelaku langsung di pasar. Yang merasakan suka dukanya berjualan, serta untung ruginya. Lagipula pedagang menolak tidak tanpa alasan. Sungguh naif, jika Pemkab ngotot mempertahankan pendapat, “ bebernya.
Menyangkut pembangunan pasar baru, Pemerintah Kabupaten Rembang tahun ini sudah menggandeng konsultan perencana dari Sidoharjo, Jawa Timur. Tahun 2019, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), Pemkab mengalokasikan dana Rp 59 Miliar, guna membangun pasar. (Musyafa Musa).
