Rembang – Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang membuka kuliah di Rembang mulai tahun ini, tidak akan memprioritaskan calon mahasiswa dari Kabupaten Rembang.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz menjelaskan Undip bersikap profesional, sehingga tidak mengenal pola – pola semacam itu dalam seleksi mahasiswa baru. Mereka enggan diintervensi oleh siapapun, termasuk dari Pemkab yang akan menghibahkan tanah untuk pembangunan kampus Undip di dekat Gelanggang Olahraga (GOR) Mbesi Rembang. Itupun berulang kali dirinya harus memohon Rektor Undip, agar mau membuka perkuliahan di daerahnya, dalam program studi di luar kampus utama (PSDKU).
Menurutnya, Kabupaten Rembang membutuhkan kehadiran Undip, untuk memajukan dunia pendidikan. Diprediksi dalam waktu lima tahun kedepan, ribuan calon mahasiswa dari berbagai daerah akan berdatangan ke Rembang. Dalam jangka panjang, dampak ikutannya pasti bisa dirasakan.
“Saya dua kali ketemu dengan pak rektor Undip menyampaikan masalah itu. Beliau bilangnya tenaga SDM terbatas, laopo bingung – bingung harus di Rembang. Setelah saya desak, akhirnya bersedia dengan PSDKU. Jangan sampai memproduksi uang di sini, justru membelanjakan keluar daerah. Kami ingin uang datang ke Rembang, “ terangnya.
Hafidz menambahkan meski tidak ada kuota khusus bagi calon mahasiswa dari Kabupaten Rembang, namun dirinya meminta masyarakat memanfaatkan kesempatan ini. Pada tahap awal, Undip membuka program studi DIII Manajemen. Nantinya pada tahun 2019, akan ditambah dengan program studi lain, menyesuaikan kesiapan sarana pra sarana. Untuk percepatan pembangunan kampus, Hafidz membeberkan Pemkab Rembang siap membantu dana hibah. Setelah jadi, semua operasional diserahkan sepenuhnya kepada Undip.
“Januari tahun depan, insyaalah kita tambah jurusannya. Bisa kelautan dan perikanan. Kemudian ditambah lagi dengan tekhnik industri dan tekhnik informatika. Untuk akselerasinya, Pemkab akan ikut membantu. Bentuknya bisa dana hibah. Sambil nunggu pembangunan kampus, kuliah diadakan di gedung PGRI, utara Alun – Alun, “ jelas Bupati.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Rembang, Gunasih berpendapat setelah Kabupaten Rembang menyerahkan aset tanah sekira 15 hektar untuk kampus Undip, mestinya daerah juga memperoleh kompensasi yang sepadan. Misalnya, kuota khusus bagi mahasiswa Kabupaten Rembang, serta keringanan biaya kuliah. Tapi usulan tersebut, tampaknya sulit disetujui. (MJ – 81).
