Sumber – Kisah memilukan dialami Mbah Kasnadi (66 tahun), warga Desa Kedungasem, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.
Ia adalah warga miskin yang lumpuh puluhan tahun dan hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Rumahnya yang semula gubuk reyot, sudah direhab melalui program bedah rumah (penataan rumah tidak layak huni/RTLH).
Namun justru bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 200 Ribu per bulan yang cair tiap 3 bulan sekali, kini dicabut, sehingga Mbah Kasnadi sudah tidak mendapatkan bantuan PKH lagi.
Padahal ia hidup sendiri, menggantungkan belas kasihan dari tetangga sekitar maupun saudaranya.
Mbah Kasnadi saat saya temui, berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh menetes.
Ia mengaku awalnya menerima dana bantuan sosial (Bansos) PKH. Namun tiba-tiba tidak mendapatkan lagi, seingatnya terhitung mulai bulan Januari 2026.
“PKH boten pikantuk, Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai_Red) nggeh mpun boten pikantuk. Sakelinge kulo, PKH mulai boten pikantuk, kalau nggak dari bulan Desember 2025 nggeh Januari 2026. Niki pemerintahe kados pundi,” ungkapnya.
Kasnadi menimpali saat masih menerima bantuan uang PKH, uang tersebut digunakan untuk makan dan membeli kebutuhan sehari-hari.
“Buat beli air minum, obat nyamuk maupun keperluan lain, ya dicukup-cukupkan pokoknya,” ucapnya.
Setelah tidak lagi memperoleh PKH, untuk makan sehari-hari, selalu disuplai oleh keponakannya.
Ia sendiri merasa heran, kenapa namanya dihapus dari daftar penerima PKH. Padahal kondisinya sudah lama lumpuh, jelas-jelas tidak bisa bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap.
Sempat pula dirinya protes kepada pendamping PKH, tapi sejauh ini belum ada solusi.
“Pegawainya (petugas pendamping PKH) dari Kecamatan Sumber ke sini, saya tanyakan. Ya rodo nesu juga saya, pripun bu, kulo ngeten kok boten diparingi. Sing sugih-sugih malah diparingi. Mending dihapus sedoyo mawon nek ngoten,” kata Kasnadi lirih.
Pihak Desa Kecewa
Kepala Desa Kedungasem, Kecamatan Sumber, Zulianah ketika dikonfirmasi menegaskan penghapusan PKH terhadap warga tidak mampu, pihak desa tak pernah diajak komunikasi oleh instansi terkait.
“Terkait PKH, BPNT, kalau tidak ada pencairan, 100 % pemerintah desa tidak mengetahuinya. Sebabnya kenapa kok nggak cair, kok data dihapus, 100 % Kades tidak mengetahui,” tandasnya.
Program bantuan sosial semacam itu, kewenangan mutlak dari pemerintah pusat. Bahkan ia sendiri sampai bingung, kenapa yang dihapus, justru sebagian dari keluarga miskin.
“Tak tangisi mas, kenapa PKH yang nggak dapat itu malah orang miskin. Saya kayak digeruduk warga, katanya semenjak saya jadi Kades kok yang miskin dikeluarkan. Padahal pemerintah desa nggak ada niat sama sekali, untuk mengeluarkan,” imbuh Zulianah.
Dulu saat tahun pertama menjabat Kades, ia menyarankan warga mampu yang masih memperoleh Bansos, secara sukarela mau mengundurkan diri. Harapannya, posisi mereka dapat digantikan oleh warga miskin yang dicoret. Ternyata sampai sekarang tetap belum bisa disetujui.
“Ada 12 orang waktu itu yang mengundurkan diri. Sama pendamping, saya bilang, tolonglah warga yang nggak mampu dimasukkan, tapi apa yang saya lakukan, ternyata sia-sia mas. Masih nggak bisa, tak tangisi mas,” bebernya.
Khusus Mbah Kasnadi, menurut Zulianah seharusnya masih berhak menerima Bansos. (Musyafa Musa).
