Rembang – Dampak perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat, diprediksi akan semakin memperburuk kondisi perekonomian global.
Bupati Rembang, Harno mengatakan daerahnya juga harus bersiap-siap menghadapi situasi kian memburuk.
Menurutnya, perang meningkatkan harga energi dan berpengaruh terhadap ekonomi. Apalagi kondisi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) terus menurun.
“Ketidakpastian ekonomi global, berdampak pada ekonomi nasional dan secara langsung berdampak pada APBD. Maka kita analisis segala potensi sumber daya daerah, Pemda bersama sama dengan dunia usaha dan masyarakat harus bersinergi untuk menyusun program pembangunan dengan sebaik-baiknya,” kata Harno, saat forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) 2027, di gedung DPRD Rembang, Jum’at pagi (27 Maret 2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin juga menyebut harus waspada.
Pemda sudah diwanti-wanti jangan terlalu bergantung dengan suplai keuangan dari pemerintah pusat. Maka daerah harus mengoptimalkan aset, sehingga dapat menambah pemasukan.
“Saya dan pak Kepala BPPKAD kemarin sudah diundang oleh Kementerian Keuangan, jangan tergantung kepada keuangan pusat. Kita benar-benar harus bisa mengefektifkan aset milik daerah, untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD),” bebernya.
Daerah sendiri juga mesti menyesuaikan anggaran, dengan program dari pusat, semisal Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Maka kita harus menyesuaikan anggaran kita, ada program terintergasi dari pusat ke daerah. Sebagai contoh, KDMP, MBG. Kita tidak boleh tidak mendukung, semua harus mendukung,” tandas Sekda.
Pokir DPRD
Untuk tahun 2027, diperkirakan APBD Kabupaten Rembang mencapai Rp 1,5 Triliun.
“Rp 1.596.850.438.583, ini rencana ya, sesuatu yang belum pasti,” terang Fahrudin.
Anggaran tersebut sudah tersedot untuk membayar gaji pegawai, lebih dari Rp 1 Triliun. (Tahun 2026 mencapai Rp 1,048 Triliun_Red).
Sisanya, untuk memenuhi kebutuhan rutin yang sudah diatur dalam Undang-Undang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun prioritas lain.
Sementara itu, Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf mengatakan selama masa reses DPRD, pihaknya telah menampung 661 usulan masyarakat, yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
“Rinciannya, usulan bidang pemerintahan 31 usulan, bidang keuangan dan perekonomian 392 usulan, bidang pembangunan dan infrastruktur 48 usulan, kemudian bidang kesejahteraan masyarakat 190 usulan. Pokok-pokok pikiran harus tetap memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025 – 2029,” kata Rouf.
Rouf sependapat jika Pemkab Rembang memprioritaskan pembangunan di bidang pengembangan perekonomian daerah, termasuk ekonomi syariah dan pariwisata, didukung sumber daya manusia yang produktif, tata kelola pemerintahan responsif dan infrastruktur yang mantap. (Musyafa Musa).
