Rembang – Ketua Dewan Komando Cabang (DKC) Panji Bangsa Kabupaten Rembang, Khoirul Anwar, mengecam keras keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang hanya menjatuhkan sanksi administratif sementara kepada Trans7 terkait tayangan kontroversial “Xpose Uncensored” yang melecehkan para kiai dan pesantren.
Dalam tayangan itu, Trans7 menampilkan video yang dianggap melecehkan serta mendiskreditkan para kiai, santri, dan pesantren, sehingga memicu kemarahan publik. Namun, KPI hanya menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara program, tanpa tindakan tegas lain. Khoirul Anwar menilai sanksi yang dijatuhkan KPI terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera.
Dia mengajak masyarakat untuk tidak hanya melakukan boikot terhadap stasiun televisi swasta nasional itu. Namun turut mendesak KPI dan Dewan Pers agar segera memberi sanksi tegas kepada Trans7.
“Tayangan tersebut bukan saja mencoreng martabat kiai dan pesantren, tetapi juga membahayakan keutuhan bangsa,” tegas Anwar yang juga sebagai wakil sekretaris PKB Rembang ini.
Dalam rujukan hukumnya, ia mengutip Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Pasal 36 ayat (5) menyebutkan bahwa isi siaran dilarang bersifat fitnah, menyesatkan, dan/atau mempertentangkan SARA. Sementara Pasal 55 mencantumkan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian program, pembekuan kegiatan siaran, hingga pencabutan izin penyiaran.
Anwar menutup pernyataannya dengan menyerukan desakan dilakukan pengusutan tuntas terhadap konten “Xpose Uncensored”. Apakah kesalahan terjadi karena kelalaian internal Trans7 atau berasal dari eksternal yang tidak melalui proses kontrol.
“Pengusutan ini penting untuk mengungkap seluruh produksi, mencegah kejadian serupa, dan memastikan setiap pihak yang terlibat bertanggung jawab penuh atas perbuatannya,” pungkas Khoirul Anwar. (Rls).
