Rembang – Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Rembang saat ini, masuk dalam kondisi DARURAT. Hal itu menyusul rusaknya sejumlah peralatan.
Yang terbaru dari total 3 printer di kantor Dindukcapil, 2 unit diantaranya mengalami gangguan. Akibatnya, hasil cetakan KTP menjadi tidak utuh sebagaimana mestinya dan rentan menuai komplain dari pemohon.
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, Suparmin ketika dikonfirmasi mengakui instansinya menjadi tumpuan pelayanan, setelah peralatan rekam dan cetak di 9 kecamatan rusak.
Hanya 5 kecamatan yang melayani, itupun belum maksimal, karena menggunakan sarana pra sarana sudah tua, sejak tahun 2012 silam. Kalau terkonsentrasi di tingkat kabupaten semua, akan sangat berat. Selain memicu kerumunan banyak orang, pelayanan juga tidak bisa cepat.
“Idealnya di kecamatan ada alat perekam dan pencetak, jadi nggak cuma rekam saja. Kalau semua terkonsentrasi di Kantor Dindukcapil kan repot, “ ungkapnya, Senin (21/02).
Suparmin menimpali seharusnya warga lanjut usia, penyandang disabilitas maupun ibu hamil, sudah tidak perlu datang ke kantor Dindukcapil. Sebenarnya kalau ada peralatan, pihaknya siap jemput bola melayani.
“Kan kasihan, apalagi kalau nunggu lama. Mestinya kita bisa datang ke rumahnya, kita rekam, langsung kita cetak sekalian, “ imbuh Suparmin.
Soal hasil cetakan KTP elektronik yang tidak utuh, petugas Dindukcapil memilih pasrah. Begitu dikomplain pemohon, maka akan diupayakan cetak ulang, sehingga akan memperlama pekerjaan.
“Tapi jika nggak ada komplain, ya diberikan saja, “ tuturnya.
Pihak Dindukcapil sudah melaporkan kondisi ini kepada Sekda Rembang, untuk ditindaklanjuti. Ia berharap ada kucuran dana tak tersangka dari daerah, karena sudah sangat mendesak diatasi.
Minimal butuh 3 unit printer pencetak dan 2 unit alat perekam. Perkiraan menyedot anggaran Rp 340 Juta. Setelah itu, menurutnya bisa ditambah secara bertahap melalui APBD Perubahan tahun ini dan anggaran induk 2023.
“Tampaknya sudah nggak bisa nunggu sampai APBD Perubahan tahun ini dik. Kami juga nggak bisa mrediksi apakah alat yang masih bertahan, kuat sampai Oktober-November nanti. Informasi yang kami terima, usulan akan dinaikkan ke pak Bupati, kami menunggu perkembangan, “ terangnya.
Terkait kondisi kantor Dindukcapil yang belum layak, karena parkir semrawut dan tidak adanya toilet bagi pemohon pelayanan, Suparmin membenarkan. Namun menurutnya kebutuhan terpenting saat ini adalah peremajaan peralatan.
“KTP maupun KK menjadi dasar atas semua pelayanan, makanya vital sekali. Sekarang ada 7 ribu orang yang sudah rekam, tapi belum dicetak KTP nya. Sedangkan per hari, rata-rata ada 300 an pemohon. Kalau pas nunggu kok ingin buang air kecil, biasanya mereka harus ke pom bensin terdekat. Tentu hal itu menjadi perhatian kami kedepan, “ pungkas Suparmin. (Musyafa Musa).
