Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang mendeteksi adanya kemiskinan ekstrim di 25 desa tersebar di 5 kecamatan. Masing-masing meliputi Kecamatan Kragan, Sarang, Pamotan, Pancur dan Kecamatan Sumber.
Wakil Bupati Rembang, Mukhamad Hanies Cholil Barro’ mengungkapkan data tersebut, seusai apel pagi di halaman Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, hari Selasa (18 Januari 2022).
Disebut kemiskinan ekstrim apabila pendapatan per kapita sebuah keluarga tidak sampai Rp 12 Ribu per hari atau kurang dari Rp 420 ribu sebulan.
Ia menilai Dinas Sosial menjadi panglima terdepan dalam memerangi kemiskinan ekstrim. Belum lama ini pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi bersama dinas terkait dan 5 camat di wilayah kemiskinan ekstrim, guna melakukan langkah-langkah penanganan. Targetnya, tahun 2022 ini, kemiskinan ekstrim bisa dituntaskan.
“Saya berikan semangat kepada Dinas Sosial untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrim. Utamanya efek pasca pandemi Covid-19, menjadi concern kita di tahun ini, “ tandasnya.
Wakil Bupati yang biasa disapa Gus Hanies ini menambahkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana memiliki urusan yang sangat banyak. Bahkan mencakup 2 kementerian dan 1 badan.
Menurutnya, perlu intensif kerja sama dengan pihak-pihak lain, untuk melakukan berbagai percepatan.
“Misal dengan perusahaan untuk optimalisasi CSR nya, dalam menangani kemiskinan. Termasuk dengan media massa untuk menyajikan progress, ini kan penting, “ imbuh Wabup.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, Subhan menyatakan pentingnya verifikasi data kemiskinan. Ia mencontohkan sempat menerima laporan ada 10 rumah tangga di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan tidak memakai listrik.
Begitu dicek, ternyata mereka menggunakan listrik, namun menumpang arus listrik (menyalur-Red) dari rumah tetangganya.
“Bahasanya di situ kalau sudah nyalur, sudah pakai listrik. Tapi kan ada bahasa lain lagi. Nggak pakai listrik, berarti pakai lampu gas. Kan nggak ada sekarang. Makanya verifikasi menjadi penting, biar DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) valid, “ terang Subhan.
Subhan memastikan pihaknya akan menggiatkan kerja sama dengan berbagai kalangan. Tak hanya untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, tetapi juga masalah-masalah lain yang berkaitan dengan anak dan perempuan. (Musyafa Musa).
