Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang, hari Kamis (20 Mei 2021) mengantongi predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas laporan keuangan Pemkab Rembang tahun anggaran 2020.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengatakan WTP tahun ini, merupakan yang kali ketiga dan diraih berturut-turut sejak tahun 2019 lalu. Hal itu menunjukkan pengelolaan keuangan Pemkab Rembang sudah baik. Tapi menurutnya WTP bukan berarti tanpa masalah. Kalaupun ada masalah, menurut Hafidz bisa diselesaikan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita akan terus bergerak menjadi lebih baik. Ya tentu harapannya kedepan nggak ada masalah, “ tuturnya.

Predikat WTP diserahkan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Jl. Perintis Kemerdekaan Banyumanik, Semarang, Kamis (20 Mei 2021). Bupati Abdul Hafidz dan Ketua DPRD Rembang, Supadi hadir langsung menerima WTP.

Lalu apa keuntungan bagi daerah, ketika sudah memperoleh WTP ? Bupati membeberkan pemerintah pusat akan menggelontorkan Dana Insentif Daerah (DID) lebih besar, dibandingkan daerah-daerah lain yang belum meraih WTP. Ia membeberkan tahun 2019, Kabupaten Rembang menerima DID hingga Rp 91 Miliar, kemudian tahun 2020 anjlok Rp 7 Miliar lebih, gara-gara hantaman pandemi Covid-19.

“Semoga nantinya bisa naik lagi. Besar kecilnya DID nggak hanya berdasarkan WTP, tetapi indikator lain juga dihitung. Mulai keberhasilan di bidang kesehatan, kemudian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (Sakip). Nah semua diakumulasikan, “ terang Bupati.

Lebih lanjut Hafidz menekankan pemerintah tak bisa berjalan sendiri. Modal awal WTP yang sudah baik, tetap perlu dorongan dari masyarakat.

“Muara tujuannya dalam membangun Kabupaten Rembang lebih baik, “ pungkas Bupati. (Musyafa Musa).